2. Kerugian dari tambang pasir di laut

Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung, Irfan Tri Musri mengatakan, sebenarnya masalah penambangan pasir ini menjadi masalah dari tahun ke tahun. Namun pemerintah seperti menutup mata akan hal itu.

Ini dibuktikan dengan SK terbitan Kementerian ESDM tentang pengesahan penambangan di wilayah pantai timur Lampung. "“Padahal terkait dengan aktivitas pertambangan pasir di wilayah Lampung ini dari tahun ke tahun selalu jadi masalah dan menghantui masyarakat pesisir terutama nelayan," paparnya.

"Apalagi sudah sangat jelas ada berbagai penolakan sering disampaikan masyarakat. Tapi pemerintah pusat malah menambah beban baru dengan menerbitkan SK tersebut,” jelas Irfan.

Ia menjelaskan, aktivitas penambangan tentu sangat memberi dampak luar biasa merugikan bagi masyarakat seperti membuat keruh air laut sehingga mengganggu ekosistem dari biota laut di sekitarnya. Padalah kawasan pesisir itu merupakan sumber penghidupan masyarakat nelayan.

“Kemudian lagi secara akumulasi, penambangan pasir ini akan menyebabkan abrasi pantai dan akan menyebabkan hilangnya wilayah daratan. Di dalam beberapa dokumen itu kita bisa lihat kalau potensi pasir wilayah pertambangan itu mencapai puluhan juta meter kubik,” paparnya.

Baca Juga: Ratapan Warga Pesisir Teluk Bandar Lampung, Rumah Roboh Dihempas Ombak

3. Masyarakat dapat membawa masalah ini ke jalur hukum

Ilustrasi penambangan pasir laut. (Google)

Profesor Hukum Lingkungan Universitas Unila, Muhammad Akib menyampaikan, jika memang penambangan pasir itu hendak dibawa ke jalur hukum maka jawabannya sangat bisa.

“Karena sudah jelas di UU No.1 Tahun 2014 itu gak ada tambang pasir. Kemudian kalau kita mengacu pada UU Cipta Kerja, itupun sudah dilarang tapi ada ekornya, yakni kalau penambangan itu berdampak negatif pada lingkungan maupun masyarakat. Jadi masyarakat harus cari ‘bukti’ itu,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, sebaiknya masyarakat membawa masalah ini ke jalur administrasi dahulu. Itu dengan memberikan komplen terhadap badan-badan yang berwenang seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Inspektur Penambangan Provinsi Lampung.

“Apakah di DLH atau inspektur penambangan ajukan keluhan ke sana, bawa bukti dan sampaikan faktanya di sana. Dampaknya apa saja sampaikan,” ungkapnya.

Setelah itu, ia dan panelis lainnya juga menyarankan agar masyarakat membawa suara netizen dengan memanfaatkan media sosial. Sampaikan fakta ke media sosial dan ambil dukungan dari sana.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan mengklaim tidak memberikan izin apapun terkait penambangan pasir di Lampung

Koordinator Sumber Daya Ikan DKP Lampung, Muhammad Aprizal. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dalam hal ini diwakilkan oleh Koordinator Sumber Daya Ikan, Muhammad Aprizal mengatakan DKP tidak pernah mengeluarkan surat izin apapun pada perusahaan terkait penambangan tambang pasir di Lampung.

Pasalnya hal itu ia sampaikan selaras dengan isi UU No. 1 Tahun 2014 dimana penambangan pasir laut memang dilarang jika dapat merusak perairan.

“Di UU No. 1 Tahun 2014 itu hanya ada penambangan minyak dan gas bumi. Jadi memang gak ada penambangan pasir dalam undang-undang tersebut,” ujarnya.

5. DKP tidak berwenang terkait izin penambangan pasir

Ilustrasi pencemaran laut. (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah)

Selain itu Ia juga mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan terhadap izin penambangan pasir tersebut. Namun pihaknya hanya bisa memperbaiki kerusakan sumber daya ikan baik itu diakibatkan oleh gangguan internal maupun eksternal. 

“Kalau perizinan itu banyak bidang yang mengurusnya ada dari kementerian lingkungan hidup, kementerian ESDM. Jadi dokumen (izin penambangan) itu benar menurut saya, tapi pada saat penambangan itu dilakukan, masyarakat harus ikut turut serta mengawasi pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menyarankan agar masyarakat untuk ikut melihat dokumen izin penambangan tersebut sehingga bisa menyampaikan ilegal jika pada saat pelaksanaan penambangan tidak sesuai dengan dokumen perencanaannya.

6. DKP menyarankan masyarakat untuk beradaptasi dan mencari teknologi yang ada saat ini untuk memperbaiki tambak ikan

Ilustrasi tambak laut. (IDN Times/Ervan Masbanjar)

Terkait kerusahaan ekosistem air dan penyakit yang timbul pada ikan, Aprizal menyarankan masyarakat untuk membangun pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yakni kelompok nirlaba yang tidak fokus untuk mencari keuntungan. Anggotanya bisa tokoh masyarakat dan orang yang merasa matapencahariannya selaras dengan hal itu.

”Kemudian kalau masalah air itu kan sebenarnya common properti jadi punya umum, tapi pada saat masuk pertambakan pribadi itu sudah masuk milik pribadi. Seharusnya semua pengusaha membentuk instalasi pengeluaran air, jadi kalau airnya buruk harus ditreatment dulu sebelum masuk benih ikannya,” katanya.

Ia menyampaikan Badan Penelitian dan Pengembangan sudah mencari cara yang cepat, efektif, dan murah untuk permasalahan air laut di pertambakan sehingga aplikasi ke masyarakatnya mudah.

“Sebenernya sudah banyak, contohnya bio ball, itu sekantong cuma 20.000. Kalau diberi itu nanti protozoa atau fitoplankton itu bakal muncul di sana dan mengatur pH air agar tetap baik pokoknya ada teknologinya itu,” jelas Aprizal.

Baca Juga: WALHI: Krisis Iklim, Wilayah Daratan Pantai Timur Lampung Hilang