Cerita Difabel Ikut Sosialisasi Pemilu, Sampaikan Unek-unek
IDN Times/Prayugo Utomo
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Bandar Lampung, IDN Times - Menurut data Badan Pusat Statistik melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional 2020 ada sekitar 22,9 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Namun hanya 1.247.730 atau sekitar 1,2 juta pemilih saja terdata pada pemilu 2020 lalu. Bahkan menurut data KPU Bandar Lampung, di ibu kota Provinsi Lampung ini hanya ada 631 pemilih.
Merujuk hal itu, kelompok difabel siap bekerja sama pendataan Pemilihan Umum Tahun 2024. Salah satu perwakilan dari Pertuni (Persatuan Tuna Netra Indonesia), Ridwan menyampaikan beberapa masalah pemilu di Indonesia khususnya di Lampung.
“Kebetulan saya bersama teman-teman disini KTP-nya lain-lain. Ada dari Way Kanan, Pesawaran, Lampung Selatan, dan lainnya. Artinya untuk memilih itu kita ingin tidak harus pulang ke kampung karena kan bisa dengan KTP dan pendataan terlebih didata dulu,” katanya dalam Acara Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung 2022 di Hotel Emersia, Rabu (15/6/2022).
Ridwan menceritakan, betapa sulitnya difabel netra setiap pemilu. Dari waktu yang sudah dekat pemilu tapi pendataan atau formulir untuk pemilih domisili berbeda dengan KTP belum dapat.
“Penginnya misalnya kita KTP Teluk Betung (daerah) tapi posisi di Gedong Meneng tetap bisa milih gitu. Artinya kami dari keorganisasian siap bekerja sama ikut mendata teman-teman disabilitas yang KTP-nya tidak sesuai dengan domisilinya tapi antusias untuk memilih,” jelasnya.
1. Alih-alih mendahului antrean, lebih baik ada bilik khusus
Ridwan, penyandang disabilitas. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).Ia juga menyinggung soal TPS jauh dan bermedan sulit dapat mempengaruhi daya tarik disabilitas untuk memilih. Ia juga sebenarnya kurang setuju difabel didahulukan dalam antrean saat memilih.
“Karena kami juga pasti dapat cibiran dari beberapa orang seperti mereka tak jadi pulang cepat karena ada kaum disabilitas yang datang. Mungkin usulan saya diadakan bilik khusus saja, misalnya ada 3 bilik suara, ada satu tambahan bilik khusus untuk disabilitas dan itu nanti bisa dipergunakan untuk yang lain juga,” ujar Ridwan.
Baca Juga: KPU Lampung Rilis Jumlah Proyeksi TPS Pemilu dan Pilkada 2024
2. Simulasi tidak hanya perwakilan tapi menyeluruh ke semua difabel
Penyandang disabilitas mengikuti sosialisasi kepemiluan. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).Ridwan menyatakan, difabel pun telah menerima pamflet pemilu dan sosialisasi tata cara memilih. Namun terkait simulasi, tidak semua difabel netra mendapatkannya.
“Katakanlah ada 100 tunanetra, paling hanya 10 orang saja yang dapat simulasi, 90 lainnya hanya dari omongan 10 orang ini. Saya pikir simulasi ini justru yang terpenting. Ketika tunanetra diberitahukan letak bilik suara pada saat memilih, baru ngeraba, itu membutuhkan banyak waktu, dan menjadi kendala,” jelasnya.
Lalu masalah ini, lanjutnya, diberikan solusi dengan membawa pendamping dalam memilih.
“Saya dan bapak saya saat pemilu gubernur pilihannya berbeda. Saya kebetulan masih bisa memilih sendiri. Tapi bagaimana jika daya raba saya kurang atau saya pemilih pemula, pasti saya pakai pendamping. Meski saudara, tapi itu bukan jaminan suara pilih saya terjaga,” jelasnya.
Ridwan menambahkan, mungkin lebih efektif lagi jika ada TPS khusus melayani difabel. Itu karena wilayah tempat tinggalnya sekitar 40 orang merupakan difabel, dan biasanya hidup berkelompok. Sehingga jika ada TPS khusus kemungkinan pencurian suara dapat dicegah.
3. Sosialisasi akan terus dilakukan
Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul K. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah mengatakan program sosialisasi ini dilakukan setelah adanya evaluasi terkait kurangnya pastisipasi disabilitas pada pemilu sebelumnya.
“Jadi ini kan program nasional, bermula dari kami melakukan evaluasi terhadap pemilu sebelumnya. Salah satu evaluasinya adalah kurang memberikan input pengetahuan kepada beberapa kepompok masyarakat salah satunya penyandang disabilitas,” katanya.
Sehingga menjelang pemilu 2024 ini, Bawaslu Provinsi Lampung menginstruksikan kepada seluruh Bawaslu kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi.
“Karena mereka punya hak tahu segala hal tentang pemilu. Harapannya bukan hanya menjadi objek pemilu saja tapi juga harus paham dalam proses rangkaian pemilu. Misalnya ikut menyampaikan informasi kepada kami jika terjadi pelanggaran dalam pemilu,” katanya.
Namun Fatikhatul menyayakan, untuk saat ini belum ada fasilitas akses yang accesable untuk disabilitas. Namun ke depan ia akan terus memperbaiki hal tersebut.
"Seperti penerjemah bahasa isyarat itu kan perlu ya tapi kemarin kami luput untuk menggarkan itu jadi belum. Tapi Insya Allah sebelum pemilu 2024 kami sudah akan lengkapi itu faislitas untuk disabilitas," katanya
4. Banyak Evaluasi pada pemilu sebelumnya
Mantan Ketua Bawaslu Lampung, Nazaruddin (kiri) dan Ketua Bawaslu Balam, Candrawansyah. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).Mantan pimpinan Bawaslu Provinsi Lampung (2012-2014), Nazarudin Togakratu juga menyampaikan selama kepemimpinannya di Bawaslu, beberapa TPS masih belum menyediakan fasilitas yang memadai untuk penyandang disabilitas.
“Di tiap TPS seharusnya ada semacam template braile untuk tunanetra agar memudahkan mereka memilih calon mereka, pengalaman di 2014 itu TPS tidak menyediakan ini. Lalu jalur masuk TPS juga harus lebar setidaknya satu meter agar pengguna kursi roda mudah masuk. Tinggi bilik juga harus diatur pendek agar mereka mudah dalam memilih,” paparnya.
Ia juga mengimbau agar KPU berkerja sama dengan kelompok difabel dalam mendata pemilih tetap agar hak difabel dalm memilih dapat difasilitasi dengan baik.
Baca Juga: KPU Lampung Usulkan Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp1,4 Triliun
