Riset Doktor Unila, Ungkap Dampak PKH dan Bansos Tak Merata

Dalam disertasinya berjudul “Efektivitas Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia Periode 2000–2022”, Ukhti menyoroti dampak bantuan sosial pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya merata di seluruh daerah.

Ia menganalisis efektivitas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) di 34 provinsi menggunakan pendekatan Threshold Model Least Squares.

"Pendekatan ini digunakan untuk melihat pada kondisi seperti apa bantuan sosial benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Ukhti, Kamis (12/2/2025).

Menurutnya, penelitian tersebut relevan dengan kondisi terkini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 25,85 juta orang atau 8,47 persen dari total populasi.

Ukhti menjelaskan, hasil riset menunjukkan efektivitas BPNT dan PKH tidak seragam antarwilayah. Sejumlah provinsi seperti Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Papua, dan Papua Barat tercatat mengalami dampak positif, terutama dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

"Di wilayah-wilayah tersebut, bantuan sosial terbukti membantu menjaga daya beli rumah tangga, menopang konsumsi, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga miskin. Namun, di banyak provinsi lain, pengaruh kedua program terhadap pendapatan maupun pengeluaran rumah tangga belum signifikan," jelasnya.

Menurut Ukhti, temuan ini mengindikasikan kebijakan berskala nasional tidak selalu menghasilkan dampak yang sama di tingkat lokal. Perbedaan karakteristik ekonomi daerah, struktur sosial masyarakat, hingga kapasitas implementasi pemerintah daerah menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program.

Ukhti mengatakan, secara substantif, disertasi ini menekankan efektivitas bantuan sosial tidak semata bergantung pada besaran anggaran, melainkan pada ketepatan desain kebijakan dan kesesuaian dengan kebutuhan wilayah. Program yang dirancang berbasis data dan tepat sasaran dinilai lebih mampu menciptakan stabilitas ekonomi rumah tangga serta membuka peluang keluar dari kemiskinan.

"Sebaliknya, tanpa evaluasi dan penyesuaian berbasis kondisi daerah, manfaat program berpotensi tidak optimal," ujarnya.

Ukhti juga menawarkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Ia mendorong evaluasi berkala serta pendekatan berbasis wilayah dalam pelaksanaan BPNT dan PKH agar dampaknya dapat dirasakan lebih merata.

Ia berharap, penelitian ini menjadi kontribusi ilmiah sekaligus referensi strategis bagi pemerintah dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.