Riset 3 Media Besar Lampung, AJI: Berita COVID-19 Hanya yang Baik Saja

Koordinator Tim Riset AJI Bandar Lampung Alfanny Pratama menyampaikan, berita yang diteliti hanya yang terbit sepanjang 12-21 Juli 2021. Pada periode itu, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Bandar Lampung. Jadi, pihaknya hanya meriset pemberitaan seputar PPKM Darurat dan hal-hal terkait dengan kebijakan tersebut.

“Tujuan dari riset ini untuk mengetahui bagaimana tiga media cetak di Lampung mengemas pemberitaan pandemik COVID-19 selama kebijakan PPKM Darurat. Apakah media menjadi corong pemerintah atau lebih banyak mengangkat suara publik,” kata Alfanny.

Berdasarkan hasil riset AJI Bandar Lampung selama PPKM darurat pada tiga media cetak telah ditentukan AJI meneliti narasumber paling banyak digunakan oleh media tersebut adalah pemerintah.

Rinciannya, media cetak Tribun Lampung sumber informasi didapat dari masyarakat sipil/komunitas/individu adalah 20 persen. Kemudian sumber organisasi masyarakat atau NGO 9,4 persen, akademisi/ahli 7,1 persen, Institusi/lembaga negara 21,2 persen dan terbanyak sumber daei pemerintah 42,4 persen

Untuk media cetak Lampung Post, mengambil narasumber dari masyarakat sipil/komunitas/individu 6,1 persen, organisasi masyarakat atau NGO 4 persen
Akademisi/ahli 21,2 persen, Institusi/lembaga negara 25,3 persen dan tingkat sumber paling banyak juga pada pemerintah 43,4 persen.

Sedangkan media cetak Radar Lampung menggunakan narasumber masyarakat sipil/komunitas/individu hanya 6 persen. Sumber organisasi masyarakat atau NGO 3 persen, akademisi/ahli 5 persen Institusi/lembaga negara 20 persen dan paling banyak sumber dari pemerintah 66 persen.

Alfanny memaparkan, pada pemberitaan yang diwartakan lebih banyak memberi ruang untuk pemerintah. Menurutnya itu terlihat pada terbitan Tribun Lampung 12 Juli 2021 dengan judul berita "Denda Tempat Usaha Rp 5 Juta".

"Dari berita itu, terdapat empat narasumber dari kalangan pemerintah semua. Berangkat hal tersebut kami ingin mengetahui wajah pemberitaan sejumlah media cetak terkait penanganan pada masa PPKM Darurat di Bandar Lampung," terangnya.

Febrilia Ekawati dari Pantau COVID-19 sebagai pembicara dalam diskusi tersebut juga menyampaikan kondisi di lapangan yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang diberitakan media.

"Apa yang diberitakan seolah penanganan pandemik baik-baik saja. Faktanya situasi saat ini tidak baik-baik saja. Kami baru 4 hari membuka peminjaman tabung oksigen saja sangat miris," kata Febri.

Febri menceritakan bagaimana para relawan di Pantau Covid Lampung dalam satu hari
menerima telpon dari 30 peminjam tabung.

"Rata-rata mereka ada yang di rumah sakit karena kekurangan tabung atau isinya. Atau lagi di rumah tidak ada pengawasan dari puskesmas atau satgas COVID-19," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lampung, Dodi Faedluloh mengatakan, pers tidak boleh menjadi corong atau alat propaganda pemerintah dalam kondisi seperti apa pun, terlebih saat kondisi krisis karena pandemik.

Menurutnya, keberadaan pers harus menjadi penyampai informasi sesuai pemahaman
yang diyakininya agar kemudian pemahaman itu bisa menjadi pemahaman publik.

"Dalam konteks agenda setting, peran pers bisa menjadi bagian dari policy entrepreneurs dari pihak non-pemerintah yang mendesakkan masalah tertentu ke agenda yang lebih tinggi, dalam hal ini penanganan pandemik yang lebih serius dan holistik," terangnya.

Namun Dodi juga menyoroti bagaimana sikap akademisi juga sangat jarang menyampaikan suara kritis kepada. Meski ada menurutnya bisa dihitung jari.

"Padahal banyak hal bisa dilakukan. Seperti hasil riset akademisi bisa dipublikasikan lebih luas dan diakses publik. Intinya lebih membumikan hasil riset agar tidak hanya dikonsumsi kalangan peneliti saja," ujarnya.