Rakor dengan Mahfud MD, Ini Permintaan Sekda Lampung

Fahrizal mengatakan, anatomi keuangan daerah di beberapa kabupaten terkait UU Pajak, masih rendahnya pendapatan daerah tersebut. Daerah hanya kebagian pajak restoran, PBB, perhotelan, dan pajak reklame.

"Selain itu tidak ada. Apalagi daerah yang tidak ada pariwisata, pasti tidak ada pajak pendapatannya," kata Fahrizal Darmanto.

Ia mencontohkan, kabupaten/kota yang tak punya pendapatan lalu melakukan pengaturan agar Dinas Tata Kota dan Perizinan juga bisa memeroleh pendapatan.

Padahal, sejatinya lembaga itu berfungsi menciptakan pembangunan tapi dijadikan target untuk pendapatan daerah. Lampung bahkan pendapatannya masih di bawah 10 persen.

Kemudian terkait media online, menurut Fahrizal, harus ada badan untuk mengawasi itu semua seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah mengawasi media televisi dan radio.

"KPI tidak mengawasi media online. Oleh karena itu, ada badan atau sesuatu yang bisa mengawasi tiap media online," ujarnya.

Menkopolkum HAM Mahfud MD menyampaikan, telah membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan dan program untuk mengukuhkan dan menjaga kesatuan bangsa saat kondisi dan dinamika masyarakat yang semakin cepat.

Oleh karena itu, setiap kebijakan dan program perlu dievaluasi terus-menerus dan dilakukan perbaikan serta penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi yang berbasis pada fakta yang dianalisis secara mendalam

"Saya harap hasil pengkajian yang dipaparkan dalam kegiatan uji sahih ini memperoleh masukkan yang konstruktif agar rekomendasi yang dihasilkan semakin tajam, relevan, dan dapat dilaksanakan dalam penyelenggaraan di bidang kesatuan bangsa," terangnya.