Praperadilan Tipikor Jl Sutami, Polda Lampung Analisis Harta Tersangka

20 Mei 2021, 14:24 WIB

Polda Lampung mengungkap kasus dugaan Tipikor PT Usaha Remaja Mandiri atas rekonstruksi Jalan Ir Surami Sir Bowono (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Bandar Lampung, IDN Times - Polda Lampung masih terus melakukan penyidikan dan mengumpulkan barang bukti, guna menyempurnakan berkas perkara tipikor proyek Jalan Ir. Sutami-Sribahwono-Simpang Sribahwono.

Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung, Kombes Pol Mestron Siboro mengatakan, pihaknya tengah menganalisa setiap bukti perkara menyebabkan kerugian negara mencapai Rp65 miliar tersebut.

"Pengembangan perkara perlu dilakukan, karena besar kemungikan bisa diperolehnya bukti-bukti lain dan tersangka lainnya," ujarnya, Kamis (20/5/2021).

1. Harta kekayaan para tersangka masih dianalisis

ilustrasi pamer kekayaan (pexels.com/Andrea Piacquadio)

Mestron mengukapkan, pihaknya juga masih menganalisa harta kekayaan para tersangka, sehingga dapat melakukan tindakan penyitaan terhadap kelima tersangka, termasuk milik Komisaris PT Usaha Remaja Mandiri (UMR), Hengki Widodo alias Engsit.

Selain itu, Polda Lampung telah menjadwalkan pemanggilan para tersangka untuk dilakukan periksaan. "Sudah dijadwalkan, karena dalam perkara ini bahwa tersangka baru sangat dimungkinkan," tukasnya.

2. Audit BPK tengah diupayakan

Ditanya terkait hasil audit keuangan kerugian negara yang hingga kini tak kunjung dikeluarkan oleh BPK, Mestron menyebut, masih mengupayakan hal tersebut, guna mempermudah proses pengembangan perkara.

Ia turut menyinggung, tersangka Engsit yang kini masih menjalani sidang permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjungkarang. "Itu ia lakukan untuk menguji penyidik Polda Lampung, terkait status tersangkanya," tukas dia.

3. Penetapan tersangka merupakan kesalahan

Kuasa Hukum Engsit, Handoko (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Kuasa Hukum Engsit, Ahmad Handoko mengatakan, pihaknya semakin yakin penetapan status tersangka terhadap kliennya merupakan sebuah kesalahan. Itu seiring belum dikeluarkannya audit kerugian keuangan negara oleh lembaga berwenang yaitu, BKP, BPKP, ataupun lembaga lainnya.

Terlebih, saat berlangsungnya hari kedua Sidang Praperadilan di Pengadilan Negara (PN) Kelas IA Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung, Kamis (20/5/2021), pihak termohon atau Polda Lampung hanya memperlihatkan audit lembaga teknik, yang menghitung mengenai konstruksi.

"Sesuai Pasal 31 UU Tipikor. Itu bukan audit kerugian keuangan negara, tapi audit pekerjaan," pungkasnya.

4. Surat-surat pengajuan perkara diminta dilengkapi

Sidang kedua Prapid Engsit (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait agenda sidang praperadilan atas nama Engsit selanjutnya, Majelis Hakim meminta para pihak pemohon dan termohon melengkapi dan melampirkan alat bukti surat-surat pengajuan perkara.

"Untuk pihak pemohon diharapkan melengkapi berkas admistrasi surat kuasa permohonan kami," tandas Hakim Ketua Jhoni Butar Butar.