Polemik Mobil Dinas PU, Bawaslu Ajak Masyarakat Awasi Netralitas ASN

Dijelaskan Chandra, aduan pelanggaran netralitas ASN dimaksud bukan hanya berupa atau berbentuk laporan. Aduan juga dapat bersifat temuan yang bisa disampaikan langsung kepada pihak Bawaslu Kota Bandar Lampung.

"Adukan segala temuan itu (pelanggaran netralitas ASN), kami meminta dan menyambut positif segala bentuk partisipasi dari masyarakat," ucapnya.

Menurut Chandra, segala tindakan sehari-hari ASN, jelas dilarang alias tidak dibolehkan memiliki hubungan dengan partai politik maupun peserta Pemilu tertentu. Bahkan, ASN tak boleh hadir langsung saat kampanye meskipun tanpa seragam.

Selain itu, segala tindak lanjut penegakkan netralitas ASN ini, pihak Bawaslu setempat akan memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk menjatuhkan sanksi tertentu.

"Sanksi akan dikenakan ada teguran tertulis, ada lisan, ada penundaan naik pangkat, penundaan gaji berkala. Iya tergantung Komisi ASN nantinya," ucap dia.

Chandra turut mengingatkan, Bawaslu sebagai badan pengawas tidak memiliki wewenang tertentu untuk menjatuhkan atau memberikan sanksi kepada pihak pelanggar netralitas ASN. Kewenangan dimaksud merupakan ranah Komisi ASN.

"Sanksi dari Komisi ASN, tentunya, melalui surat rekomendasi kita dari hasil kajian yang semuanya dilampirkan ke Komisi ASN melalui Bawaslu provinsi," terangnya.

Termasuk bila ASN terindikasi pelanggaran pidana, maka yang berhak memutuskan adalah tiga lembaga dari unsur Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yakni Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. "Ini sekaligus menjadi penuntut saat proses pengadilan," tandas Chandra.