PK Yusuf-Tulus Ditolak MA, Kuasa Hukum Eva Dwiana: Sejak Awal Kami Yakin

02 Mar 2021, 16:33 WIB

Default Image IDN

Bandar Lampung, IDN Times - Mahkamah Agung (MA) RI telah memutuskan perkara peninjauan kembali (PK) yang diajukan pemohon Muhammad Yusuf Kohar tidak dapat diterima atau NO “Niet Ontvaarkelijk Verklaard", sesuai dengan nomor perkara 2 PK / PAP / 2021.

Muhammad Yunus selaku Koordinator Tim Advokasi wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana - Deddy Amarullah sebagai termohon PK, mengatakan, MA secara tegas memutus NO permohonan PK dengan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili perkara PK, tertanggal 1 Maret 2021. Itu tertuang dalam sistem informasi kepaniteraan MA.

1. Sejak awal yakin permohonan tidak akan diterima

Default Image IDN

Yunus menyampaikan, sejak awal pihaknya sudah yakin, permohonan tersebut putusannya tidak akan diterima MA. Sebab secara hukum tidak ada upaya hukum PK dalam sengketa hukum pilkada.

Selain itu, permohonan PK yang diajukan pemohon Yopi Hendro kuasa hukum Yusuf-Tulus juga tidak diterima, sesuai dengan nomor perkara 1 PK / PAP / 2021.

2. UU Pilkada tidak mengenal PK

Default Image IDN

Yunus mengatakan, pihaknya tetap harus menghormati upaya pemohon yang telah maksimal menggunakan upaya hukum luar biasa dengan mengajukan PK. Meskipun, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak dikenal sebagai upaya upaya PK.

“Putusan MA terdahulu jelas telah selesai sesuai pasal 137A ayat 9 UU 10/2016. Dan itu telah berkekuatan hukum final dan mengikat,” ujarnya kepada IDN Times, Selasa (2/3/2021).

3. Kuasa hukum Yusuf-Tulus masih menunggu keputusan resmi

Pasangan calon waki kota dan wakil wali kota, Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo (Haluan Lampung)

Telah diputusnya perkara a quo. Maka semua pihak wajib menghormati dan patuh terhadap putusan MA.

Apalagi wali kota dan wakil walikota Bandar Lampung telah resmi dilantik serta menjalankan pemerintahannya sejak 26 Februari 2021 lalu. Terkait hal itu, kuasa hukum Yusuf-Tulus, Ahmad Handoko mengaku masih memunggu keputusan lengkap dan pertimbangan majelas hakim PK.