Pihak Kampus di Lampung Diminta Berupaya Cegah Kekerasan Seksual

Handi mengatakan tak hanya pencegahan lewat pendidikan formal, kampus juga harus bisa memberikan ruang aman dari kekerasan seksual khususnya untuk perempuan di dalam kampus.

“Misalnya ruangan gelap itu dibongkar. Jangan ada ruang-ruang kecil gak jelas fungsinya yang bisa menimbulkan hasrat itu muncul. Kemudian penguatan tata kelola agar relasi kekuasaan antara dosen dengan mahasiswa tidak terjadi,” ujarnya.

Selain itu, kampus juga perlu melakukan upaya penguatan budaya, sehingga dalam lingkungan kampus tidak memunculkan kata-kata yang melecehkan dari civitas akademik.

Handi juga mengatakan, kampus sebaiknya menyediakan ruang konselor bagi siapa pun sebagai ruang pendampingan, atau berbagai pihak yang memerlukan bimbingan terkait masalah kekerasan seksual. 

“Gak usah nunggu ada kasus. Jadi ruangan konselor ini terbuka kapan pun dan bagi siapa pun. Jika memang ada kasus, berarti bisa untuk perlindungan korban. Tapi bisa juga sebagai ruang konsultasi terkait masalah ini,” imbuhnya.

Ia juga meminta semua kampus di Lampung untuk memperjelas sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual, baik itu dari mahasiswa maupun tenaga pendidik (Tendik).

“Misalnya kalau pelakunya tendik diapakan, dosen diapakan, sanksinya harus jelas. Karena dalam pasal 16, pimpinan perguruan tinggi bisa menjatuhkan sanksi. Jangan lupa pemulihan korban seperti apa juga perlu diperhatikan,” tambahnya.

Perwakilan dari Perkumpulan DAMAR sekaligus Forum PUSPA Lampung, Selly Fitriani, mengatakan dirinya cukup miris melihat kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak usia sekolah di Lampung.

“Bahkan kemarin kita juga dengar pelaku-pelaku ada yang dari institusi pendidikan, keagamaan, atau malah orangtua korban. Memang sebenarnya gak ada tempat yang sepenuhnya aman untuk perempuan dan anak dari kekerasan seksual,” katanya.

Ia berharap semua pihak dapat mengedukasi kepada orangtua dan ke kelompok muda tentang pencegahan kekerasan seksual. Peran ini juga termasuk menjadi tanggung jawab institusi pendidikan.

Sementara itu, Perwakilan dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung, Dwi Hafsah, menyampaikan nilai agama dan norma dalam masyarakat bisa membantu pencegahan kekerasan seksual dalam masyarakat.  

“Kami juga punya enam fungsi pelayanan yang berfokus pada korban kekerasan seksual seperti fungsi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan fungsi pendampingan korban,” katanya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk bisa melaporkan kasus kekerasan seksual kepada PPA Provinsi Lampung, agar korban mendapat pendampingan secara fisik, moral, dan psikis. Masyarakat bisa hubungi call center 0811-79111-20 atau 0811-7905-000.