Perwali Angkot, Pengusaha Angkutan Wajib Berbentuk Badan Hukum?

Socrat mengatakan, kebijakan koperasi untuk pengusaha angkot tersebut bukan ide dari pemerintah kota melainkan sudah menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Sehingga pemda hanya melaksanakan sesuai perintah saja.

“Tujuan kita untuk menghidupkan kembali angkot ini kan menanggapi kemauan masyrakat yang ingin melihat angkutan umum selain online. Sekaligus bisa memfasilitasi keinginan pihak ketiga atau yang bisa mengoperasionalkan angkutannya,” tuturnya.

Socrat pun meminta pengusaha angkot tidak merasa khawatir karena perwali trayek angkot ini sudah mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan juga dari sisi pengusaha atau pemilik angkot.

Terkait mobil operasional, Socrat pun mengaku perwali juga akan mengatur syarat teknis atau kondisi mobil yang boleh beroperasi di jalanan Bandar Lampung. Ia tidak menjelaskan secara spesifik usia kendaraan boleh beroperasi namun dari segi kondisi harus baik.

“Ada peraturan soal itu juga. Saya kurang tahu detailnya tapi intinya mobil yang beroperasi pasti layak karena akan ada pengujiannya. Layak jalan baik dari pajak maupun mesinnya,” imbuhnya.

Ia juga menuturkan kendaraan tersebut tidak harus baru. Sehingga walau keluaran tahun lama pun namun jika masih bisa atau layak jalan tetap boleh beroperasi.

Sedangkan terkait target waktu penetapan perwali yang terus mundur. Socrat menyebutkan dalam perencanaan sebuah peraturan tidak bisa berpatokan pada waktu karena harus dibuat dengan hati-hati.

“Kalau soal peraturan ini saya tidak bisa mengatakan soal lama atau tidaknya ya, yang jelas semua harus berproses kan. Namanya juga mengeluarkan produk hukum, jadi ya harus hati-hati juga,” tutupnya.

Sebelumnya, Socrat menyebutkan perwali trayek angkot ini bakal selesai dan resmi di tetapkan pada akhir September 2023. Namun hingga kini Bagian Hukum Pemkot Bandar Lampung masih belum menyelesaikan draft aturan.