Perekam Jembatan Terbengkalai di Way Bungur Klaim Diintimidasi Wagub?

Masih dalam unggahan video tersebut, perekam meluapkan kemarahan dan kekecewaannya terhadap kondisi infrastruktur di Desa Kali Pasir dinilai dibiarkan terbengkalai selama berpuluh-puluh tahun.

Pasalnya, keberadaan desa telah berdiri sejak 1960, namun hingga kini 2026 belum memiliki jembatan layak sebagai akses utama warga dan pelajar di wilayah setempat.

"Ini anak didik generasi bangsa lho, jangan main-main, perahu ini gak ada alat satupun untuk keselamatan mereka coba mikir gitu lah, kalian ini bagaimana coba kerjanya ngapain itu di sana," ucapnya.

Dalam narasinya, perekam menyoroti risiko keselamatan puluhan pelajar setiap hari harus menyeberangi sungai menggunakan perahu kayu tanpa alat pengaman. Ia menilai, kondisi perahu sudah rapuh dan sangat membahayakan, terlebih jarak tempuh penyeberangan mencapai sekitar 700 meter.

Selain itu, ia turut mengkritik keras para pemangku kebijakan disebutnya hanya datang membawa janji tanpa realisasi. Menurutnya, para pejabat digaji oleh rakyat sehingga semestinya mengutamakan keselamatan dan kebutuhan masyarakat, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

“Jangan cuma makan tidur dan menikmati fasilitas rakyat, kalian ini karyawan rakyat, kenapa tidak memikirkan rakyat. Kalau ke sini itu otaknya dibawa jangan ditinggal dan bawa mulut janji-janji busuk saja yang ditebar,” ucap perekam dengan nada geram dalam video tersebut.

Terkait narasi tersebut, akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Lampung @pemprovlampung_, menegaskan pernyataan itu merupakan narasi ini fitnah. Disebutkan, Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela tidak pernah menelepon warga, tidak pernah menyuruh berhenti merekam, dan tidak pernah mengintimidasi siapapun.

"Perlu kami tegaskan, bahwa narasi tersebut adalah fitnah dan tidak sesuai fakta," tulis unggahan tersebut.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela tidak pernah menelepon warga baik terkait kondisi jalan maupun pembangunan jembatan; tidak pernah ada perintah untuk berhenti merekam video atau bentuk intimidasi kepada warga; dan Pemprov Lampung terbuka terhadap aspirasi, kritik, serta masukan masyarakat terkait infrastruktur jalan dan jembatan.

"Kesimpulan. Narasi yang beredar merupakan informasi keliru yang berpotensi menyesatkan publik. Masyarakat diimbau untuk memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh potongan video tanpa konteks," tulis klarifikasi tersebut.