Percepatan Bansos di Lampung, Mensos: Lansia dan Disabilitas Prioritas

Kepada Bupati Lampung Timur, bank Himbara, dan pihak terkait lainnya, Mensos minta agar mempercepat penyaluran bansos. Mengingat, jumlah bantuan sebagaian besar belum tersalurkan, padahal warga penerima bansos sangat mengharapkan bantuan tersebut.

“Tadi saya minta ke pak bupati, agar warga di desa-desa sekitar bisa mengambil balai desa supaya jaraknya tidak terlalu jauh, ” katanya, saat menyambangi Balai Desa Gondangrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.

Upaya mendekatkan layanan pencairan dana bansos pada warga penerima sudah lansia, sakit, dan disabilitas bertujuan agar mereka yang terkendala aksesibilitas tidak perlu bepergian jauh untuk mendapatkan bansos. "Sekali lagi, mohon diperhatikan dan mereka jadi prioritas,” lanjut Mensos.

Terkait percepatan bansos tersebut, Risma menekankan agar bagi penerima bansos berusia muda dialihkan bentuk bantuannya berupa pemberdayaan sosial seperti kewirausahaan. Tujuannya, agar pemberdayaan SMD bisa kian maksimal.

“Tadi ada yang usaha meubel nanti kalau kurang peralatan kami bantu alatnya, tidak berupa uang karena bisa habis untuk keperluan yang lain,” kata eks Wali Kota Surabaya tersebut.

Sebagai permisalan, bantuan tersebut diberikan pada seorang pemuda penyandang disabilitas bernama Gading. Awalnya, ia berjualan kopi keliling dengan sepeda ontel. Setelah mendapat pemberdayaan Kemensos berupa motor listrik.

“Gading pemuda disabilitas yang jalannya saja merangkak dan gak bisa bicara. Lalu, bulan Mei kita treatment dan dibantu motor listrik. Dalam beberapa bulan, ia bisa membelikan ayahnya motor 20 juta dan memiliki tabungan 20 juta. Tidak ada yang tidak mungkin, asalkan mau berubah,” imbuh Risma.

Mensos menegaskan, persoalan data penerima bansos merupakan urusan dari pemerintah daerah (Pemda). Itu didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2011 dari musyawarah di tingkat desa.

Oleh karena itu, Risma pun meminta agar masyarakat aktif mengakses data penerima melalui SIKS-NG milik kementerian terkait, sehingga calon penerima dapat mengetahui hak bantuan tersebut.

"Itu (SIKS-NG) terbuka semua bisa tahu. Warga juga bisa tahu siapa yang menerima, kalau merasa berhak bisa mengusulkan dan sebaliknya bisa menyanggah kalau ada warga tidak layak menerima bansos,” tandas Politisi PDIP tersebut.