Pengosongan Lahan di Way Hui Lamsel, Ini Klaim Versi Pemprov dan Warga

Eka Intan Putri perwakilan dari tim kuasa hukum pihak warga, menegaskan, para kliennya telah menempati lahan tersebut secara sah di mata hukum. Pasalnya, mereka menduduki tanah ini, setelah melewati transaksi jual beli secara sah di hadapan Notaris.

"Tiba-tiba 2019, klien kami mendapat surat perintah pengosongan dari Satpol PP. Awalnya, kami telah menyurati Bapak Gubernur, namun tak kunjung dapat titik terang. Akhirnya, kita mengajukan gugatan ke PN Kalianda, tanggal 16 April 2021 nomor 15/Pdt.G/2021/PN sebagai Tergugat I adalah Gubernur Lampung dan Tergugat II Badan Pertanahan Nasional Kalianda," ujar Eka.

Eka juga sempat menceritakan, kronologis kejadian penggugatan itu dilayangkan. Mulanya, masyarakat mendapatkan surat perintah, untuk pengosongan lahan tersebut oleh Satpol PP Pemprov Lampung 2019 lalu.

Surat itu menjelaskan, tanah tersebut merupakan milik Pemprov Lampung berdasarkan Sertiifikat Hak Pakai Nomor 3, diterbitkan oleh BPN Kabupaten Lampung Selatan.

Menurutnya, lahan itu merupakan milik warga bernama Sudaryanto, Abas Mutiah Saleh, Adi Giwoxe Saputera, Suparman, Yumaidiyanto, Harun, M Okta Pura Nugraha. Mereka adalah pemilik tanah.

"Sebenarnya riwayat kepemilikan awal tanah objek sengketa adalah milik Haji M Djamsari sejak tahun 1960. Lalu pada tahun 1983 Haji M Djamsari menghibahkan tanah kepada anaknya yang bernama Sudaryanto, dengan total lebar sebanyak 2.500 meter persegi," ujarnya.

Eka melanjutkan, lahan itu dijual oleh Sudaryanto kepada Abas Mutiah Saleh, dengan luas tanah 1.200 M2 dan Adi Giwoxe Saptera seluas 300 M2. "Sehingga sisa luas tanah Sudaryanto tinggal 1.000 meter persegi. Yang dimana saat ini telah dibangun ruko pun warung untuk usaha, juga disewakan," ungkap Eka.

Sementara lahan tanah milik Abas Mutiah Saleh, seluas 1.200 M2 sebagian dijual kepada Suparman seluas 60 M2, Yumaidiyanto seluas 60 M2 , Harun seluas 60 M2, dan M Okta Pura Nugraha seluas 60 M2.

"Semua proses peralihan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, surat hibah antara H M.Jamsari dengan Sudaryanto disaksikan dan diketahui oleh Lurah. Sementara yang lainnya peralihannya dengan Akta Jual Beli Notaris dihadapan PPAT Gusti Ayu Widya Lestari Yanti," tukasnya.

Tiba-tiba pada 2019 melalui surat Satuan Polisi Pamong Praja tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi Lampung. Berdasarkan Sertiifikat Hak Pakai Nomor 3 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lampung Selatan. "Berbagai macam cara dan diskusi akhirnya ditunda (pengosongan) itu," katanya.

Asisten I Bidang Pemerintah dan Kesra Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan mengungkapkan, tahapan pelaksanakan pengosongan lahan sejatinya telah dilalui dan mestinya dilakukan sejak 2015 lalu.

Oleh karena itu, Pemprov Lampung juga sudah mengingatkan ke masing-masing anggota kepala keluarga, untuk membongkar bangunan secara sukarela. "Sampai akhirnya, setelah kita lakukan mediasi berkali-kali pertemuan, hingga akhirnya harus kita lakukan tindakan seperti ini,' ucap Ikhwan.

Ia mengklaim, penggusuran ini semata-mata bentuk penegakan peraturan perundang-undangan, ataupun peraturan daerah di Provinsi Lampung. "Penggusuran sudah sesuai prosedur," imbuhnya.

Terkait gugatan warga ke PN Kalianda, Ikhwan mengatakan, hal tersebut adalah langkah baru dadakan dari para warga. Pasalnya, baru saja dilaksanakan pada Jumat kemarin. Kendati demikian, Pemprov Lampung bakal menanggapi proses hukum tersebut.

"Sementara sebelumnya, eksekusi ini sudah mau kita lakukan di tanggal 12 Senin lalu, ini pun sudah kita tunda," ucapnya.

Ikhwan menegaskan, tidak ada kompensasi bagi setiap kepala keluarga terkena gusuran dalam kasus ini. Mengingat lahan tersebut secara sah merupakan milik pemerintah daerah.

"Tidak ada (kompensasi), ini kan jatuhnya mereka menumpang tinggal, justu seharusnya berterimakasih karena sudah sekian lama menempati lahan ini. Ini bukan milik pemerintah saja, tapi milik semua warga Provinsi Lampung, untuk kepentingan bersama dan bukan untuk dimiliki perorangan," tandasnya.