Pendemo Mahasiswa Gagal Temui Pimpinan dan Fraksi DPRD Lampung
Intinya sih...
- Ratusan mahasiswa demo di DPRD Lampung terkait efisiensi anggaran.
- Massa aksi akhirnya bertemu dengan perwakilan DPRD setelah ketegangan.
- Mahasiswa desak kaji ulang dampak kebijakan efisiensi anggaran dan evaluasi penanganan kasus HAM.
Bandar Lampung, IDN Times - Ratusan pendemo gabungan sejumlah kelompok mahasiswa menyoroti kebijakan instruksi presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran gagal bertemu dengan pimpinan maupun para perwakilan fraksi di DPRD Provinsi Lampung, Senin (17/2/2025).
Upaya pertemuan tersebut sempat menimbulkan ketegangan dan adu mulut antara massa aksi dengan aparat keamanan. Itu dikarenakan para mahasiswa kekeh ingin bertemu dengan pimpinan maupun perwakilan fraksi DPRD setempat.
Pascamelawati komunikasi cukup alot, massa aksi akhirnya bersepakat ditemui dengan perwakilan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung, M Syukron Muchtar. Ia menyampaikan permohonan maaf sebab para pimpinan maupun perwakilan tiap fraksi tak bisa menemui langsung para pendemo, lantaran sedang melaksanakan bimbingan teknis di Jakarta.
"Saya ingin menyampaikan permohonan maaf, jika teman-teman aksi menunggu kehadiran DPRD, bukan tidak ingin menerima, tetapi seluruhnya sedang mendapatkan tugas bimbingan teknis di Jakarta sampai Kamis," ujar Syukron saat berkomunikasi dengan perwakilan koordinator mahasiswa.
1. Para pimpinan dan anggota fraksi disebut bukan sengaja menghindari pendemo
Syukron menyampaikan, kegiatan bimbingan teknis diikuti para anggota DPRD setempat sejatinya memang telah terjadwal. Bukan berarti agenda tersebut ditujukan menghindari aspirasi para demonstran.
"Jadi memang sudah berangkat dan saya tertahan di sini sengaja untuk menemui teman-teman mahasiswa semuanya," kata dia.
Dikesempatan tersebut, ia mengawali audiensi dengan terlebih dahulu mendengar dan menyerap poin-poin tuntutan para pendemo. "Silahkan sampaikan, apa yang menjadi alasan dan tuntutan teman-teman semuanya," tambahnya.
2. Desak DPRD kaji ulang dampak efisiensi anggaran
Perwakilan Persma Universitas Lampung, Amar menjelaskan, rombongan peserta aksi sedikitnya mengusung tiga poin tuntutan. Mulai dari mendesak DPRD Provinsi Lampung mengkaji ulang terkait dampak-dampak implementasi kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.
Menurutnya, kehadiran kebijakan efisiensi anggaran tersebut jangan sampai mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang sejatinya merupakan prioritas utama negara.
"Ini bukan hanya soal UKT atau beasiswa pak, tetapi lebih kepada secara umum dalam pendidikan, termasuk biaya operasional perguruan tinggi," katanya.
3. Soroti persoalan HAM saat penertiban lahan Pemprov Lampung
Poin tuntutan lainnya, Amar melanjutkan, para mahasiswa mendesak Pemprov Lampung untuk mengevaluasi kinerja aparat, terutama dalam penanganan kasus Hak Asasi Mahasiswa (HAM) yang belakangan mulai diabaikan di Provinsi Lampung.
Tuntutan tersebut dapat dilihat adanya tindakan represif aparat saat melaksanakan pengamanan ihwal penertiban rumah sejumlah warga di wilayah Sabah Balau, Bandar Lampung.
"Jangan ada lagi tindakan-tindakan kekerasan semacam ini pak. Kami juga menuntut Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penyelesaian masalah sampah, banjir, dan infrastruktur di Kota Bandar Lampung," katanya.