Pemprov Lampung Terbuka Dukung Usulan Raperda Anti LGBT

Jihan melanjutkan, pemerintah daerah bakal memberikan perhatian serius terhadap setiap usulan-usulan yang memiliki tujuan melindungi masyarakat dari potensi penyimpangan sosial.

“Ini inisiatif dari DPRD, jadi kita lebih menunggu apa yang mereka susun dan akan kita tindak lanjuti,” ucapnya.

Lebih lanjut Pemprov Lampung sejatinya mendukung setiap langkah yang mengedepankan nilai-nilai sosial dan norma berlaku di lingkungan masyarakat, selama sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

"Tentu, apa yang terbaik untuk masyarakat, apa yang menyimpang dari sosial pasti akan kita dukung untuk ditegaskan," katanya.

Maka dari itu, pemerintah daerah bakal berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Lampung guna menindaklanjuti usulan raperda tersebut. "Kita menunggu bagaimana rumusan resmi dari DPRD, baru kemudian Pemprov akan ikut terlibat dalam pembahasan lebih lanjut,” lanjut dia.

Terkait usulan tersebut, sejumlah Fraksi DPRD Provinsi Lampung ramai-ramai mendorong dan mengusulkan raperda anti LBGT kepada Pemprov Lampung. Sikap ini sebagai bentuk respons terhadap fenomena kemunculan beberapa akun grup komunitas gay di medsos Facebook (FB).

Pengusulan raperda tersebut didorong dari sejumlah fraksi meliputi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), hingga Partai Golkar.

Diketahui, kasus tersebut baru-baru ini telah diungkap Polda Lampung dengan menindak dua akun grup gay "Gay Lampung" dan "Gay Kota Bandar Lampung", dengan menangkap tiga tersangka meliputi satu orang admin dan dua anggota grup.