Pemprov Lampung Segera Luncurkan Program Medical Check Up Gratis

28 Jan 2025, 21:03 WIB

Tama Wiguna

(pexels.com/Anna Tarazevich)

Intinya sih...

Provinsi Lampung akan meluncurkan layanan medical check up gratis di hari ulang tahun, sebagai prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Rumah Sakit Bandar Negara Husada disoroti karena belum menunjukkan partisipasi pelayanan yang baik terkait program tersebut.
Penjabat Gubernur Lampung menekankan perlunya perpindahan dokter diperketat dan memastikan masyarakat paham tentang klinik BPJS yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Bandar Lampung, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin memastikan Provinsi Lampung bakal segera meluncurkan layanan medical check up gratis di hari ulang tahun digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Samsudin mengatakan, program ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto dan harus segera diluncurkan di Provinsi Lampung.

"Karena kondisi atau pemeriksaan gratis ini terhadap masyarakat suatu kebutuhan yang urgent bagi masyarakat, tidak perlu berlama-lama kalau memang ini baik buat masyarakat maka harus segera kita laksanakan," ujarnya, Selasa (28/1/2025).

1. Soroti kinerja Rumah Sakit Bandar Negara Husada

Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Berkaitan program tersebut, Samsudin menginstruksikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung memperhatikan progres pelayanan, terutama di Rumah Sakit Abdul Moeloek, Rumah Sakit Jiwa (RSJ), dan Rumah Sakit Bandar Negara Husada.

Terutama di Rumah Sakit Bandar Negara Husada, dikarenakan sampai saat ini belum menunjukan partisipasi pelayanan yang baik, artinya, tingkat kehadiran masyarakat belum maksimal

"Ini pada rumah sakit tertentu sudah bagus, saya minta dinas kesehatan dan direktur Rumah Sakit Bandar Negara Husada agar melakukan upaya, untuk rumah sakit ini betul-betul hadir buat masyarakat," imbuhnya.

2. Minta rotasi dan perpindahan dokter diperketat

Freepik.com

Lebih lanjut Samsudin menekankan, terkait masalah rotasi atau perpindahan dokter, agar diperketat, karena untuk mencari SDM dokter ini susah. Maka bagi dokter yang pindah antarkabupaten, apalagi keluar provinsi ini harus ketat.

Oleh karenanya, untuk mendapatkan SDM dokter bagi pelayanan di masyarakat di kabupaten/kota masih kurang. "Jangan melepas begitu saja, untuk perpindahan dengan alasan apapun, seketat mungkin lakukan verifikasi yang maksimal," ucapnya.

3. Seru masyarakat tak mengkhawatirkan penggunaan BPJS Kesehatan

ilustrasi BPJS Kesehatan (IDN Times/Aditya Pratama)

Terkait pelayanan BPJS Kesehatan. Samsudin menuturkan masyarakat tidak mesti harus datang dulu ke puskesmas, dikarenakan ada klinik-klinik yang bekerjasama dengan BPJS.

"Seringkali masyarakat belum paham, bahwa apabila sakit dia selalu datang ke puskesmas, sementara akhirnya terjadi antrian. Padahal banyak klinik-klinik yang juga sudah bekerjasama dengan BPJS, dia bisa berobat di klinik tersebut," ujarnya.

"Kalaupun harus berobat lanjutan dari puskesmas untuk ke rumah sakit. Di sinilah, Rumah Sakit Bandar Negara Husada berperan. Jangan semua ke Abdul Moeloek. Karena di sana (Rumah Sakit Bandar Negara Husada) juga banyak ruangan, dokternya banyak juga, tapi masyarakatnya belum banyak yang tahu," tambah dia.