Pemprov Lampung Diminta Maksimalkan Program Padat Karya Tunai Desa

12 Sep 2020, 18:47 WIB

Ilustrasi desa (jateng.idntimes.com)

Bandar Lampung, IDN Times - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memaksimalkan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) melalui swakelola. Program itu bergulir melalui pemanfaatan Dana Desa.

"Tolong dipegang benar oleh kita semua dalam konteks melakukan pengelolaan dana desa, prinsip penggunaan dana desa adalah swakelola dan PKTD. Penekanan dana desa untuk PKTD ini, berimbas terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya beli warga masyarakat sekaligus peningkatan perputaran ekonomi,” ujarnya saat kunjungan kerja di Gedung Pusiban, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (12/9/2020).

1. Program PKTD diklaim efektif turunkan kemiskinan di desa

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung, Sabtu (12/9/2020). (IDN Times/Istimewa).

Menteri Abdul Halim menilai, pelaksanaan PKTD menjadi salah satu faktor yang benar-benar efektif terhadap penurunan kemiskinan di desa. Ia berharap, program itu bulan ini dimaksimalkan Pemprov Lampung.

"Bulan September ini saya berharap PKTD ini digerakkan semaksimal mungkin. Agar terjadi kenaikan angkatan kerja dan penurunan kemiskinan dan ini akan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi," katanya.

Abdul mengatakan, Dana Desa sebagai representasi hadirnya negara di masyarakat benar-benar dirasakan. "Menjadi catatan kita semua supaya dana desa cepat dirasakan kehadirannya. PKTD dan model swakelola benar-benar menjadi nafas pengelolaan penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa-desa," ujarnya.

2. Realisasi Dana Desa di Lampung 77,25 persen

google

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim, mengatakan, Provinsi Lampung 2020 ini mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp2,42 triliun. Sampai saat ini realisasi mencapai Rp1,87 triliun atau sebesar 77,25 persen selesai pencairan tahap kedua.

Dari realisasi tersebut Dana Desa yang dipergunakan untuk kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa sebesar Rp490 miliar. BLT itu mengkover 269.598 kepala keluarga.

Perempuan akrab disapa Nunik menambahkan, untuk kegiatan PKTD realisasi sebesar Rp487 miliar dengan menyerap 70.937 tenaga kerja. Sedangkan kegiatan sarana prasarana tercatat alokasi anggaran sebesar Rp1,1 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp532 miliar atau 48,46 persen.

"Alhamdulillah, sejauh ini penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa melalui Dana Desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

3. Program Desa Berjaya usung misi pengentasan desa tertinggal

Wakil Gubernur Lampung, Chusnunia Chalim saat menerima kunjungan kerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar di Bandar Lampung, Sabtu (12/9/2020). (IDN Times/Istimewa).

Nunik menyatakan, Pemprov Lampung memiliki Program Desa Berjaya. Program itu terdiri dari program Smart Village dan Pengentasan Desa Tertinggal, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi.

"Program ini adalah program yang terintegrasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa. Termasuk dengan pihak lain di luar pemerintah seperti perguruan tinggi, dunia usaha, praktisi dan melibatkan juga para penggiat desa," ujarnya.

Nunik mengatakan program Smart Village hadir untuk mengatasi masalah integrasi dan konektivitas. Untuk itu, perlu membangun dan menyiapkan sistem yang terintegrasi dari tingkatan desa hingga provinsi.

"Yang memanfaatkan teknologi informasi yang didalamnya untuk peningkatan pelayanan administrasi desa, pelayanan publik, aktivitas ekonomi warga dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Aplikasi ini kita berikan secara gratis kepada desa yang ada di Provinsi Lampung," terangnya.

4. Program pengentasan desa tertinggal perlu pendampingan intensif dan terintegrasi

Twitter/bangagoeng96

Terkait Program Pengentasan Desa Tertinggal, Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi, Nunik menjelaskan, Pemprov Lampung melakukan pembinaan dan pendampingan intensif yang terintegrasi lintas sektoral pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu berdasarkan pada penilaian Indeks Desa Membangun (IDM).

"Dengan program ini kita akan mengentaskan desa-desa tersebut dari ketertinggalannya. Perlu sinergitas antara pemerintah pusat bersama provinsi dan kabupaten/kota terhadap program-program untuk membangun desa yang ada di Provinsi Lampung,” ujarnya.

5. Menteri kagum kerajinan Tapis Lampung

Outer berbahan kain plastik rancangan Causa Nov Siravita meraih juara pertama Lomba Desain Kaway Plastik digelar Dekranasda Provinsi Lampung. (IDN Times/Istimewa).

Usai kunjungan di Kantor Gubernur Lampung, Wagub Nunik mendampingi Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melakukan peninjauan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Negeri Ulangan Jaya, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran.

Pada kunjungan tersebut, Menteri Abdul Halim terlihat kagum melihat kerajinan yang ada di Provinsi Lampung yakni kain Tapis Lampung. Hadir mendampingi Mendes Abdul Halim anggota DPD RI asal Lampung, Jihan Nurlela.

Acara ini juga diikuti koordinator dan pendamping desa serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi di 13 kabupaten Provinsi Lampung.