Pemkot Bandar Lampung Gandeng Kejari Awasi Aset dan Tata Kelola

Eva mengatakan, salah satu isu utama dalam kerja sama ini adalah pengamanan aset milik daerah. Beberapa tahun terakhir, Pemkot Bandar Lampung menghadapi berbagai persoalan sengketa aset, mulai dari tanah hingga bangunan, yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.

“Banyak aset yang tidak terdata atau berisiko lepas karena lemahnya perlindungan hukum. Ini yang ingin kita perbaiki lewat pendampingan dari Kejari,” tambah Eva.

Selain pengamanan aset, kerja sama juga meliputi pendampingan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Langkah ini diharapkan bisa menekan potensi kebocoran anggaran, mempercepat penyelesaian sengketa hukum, dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi.

“Kita tidak ingin pemerintahan berjalan atas asumsi saja. Semua harus didasarkan pada regulasi dan pendampingan hukum yang tepat,” jelas Eva.

Dengan pendampingan dari Kejari, Pemkot berharap mampu mencegah persoalan hukum sebelum muncul. Eva menilai pendekatan ini lebih efektif dibanding menunggu hingga persoalan membesar dan masuk ke ranah hukum.

“Lebih baik kita mencegah daripada sibuk menyelesaikan masalah. Pendampingan ini sebagai bentuk keseriusan kami menjalankan pemerintahan yang tertib dan taat hukum,” tuturnya.