Bandar Lampung, IDN Times – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) menegaskan kawasan resapan air dan lahan pertanian berkelanjutan (LP2B) tidak boleh dialihfungsikan untuk pembangunan.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Disperkim Kota Bandar Lampung, Yusnadi Ferianto, Minggu (9/3/2025).
"Ada beberapa wilayah yang memang tidak diperbolehkan untuk dijadikan perumahan atau bangunan lainnya," katanya.
Menurut Yusnadi, beberapa daerah di Bandar Lampung memiliki fungsi utama sebagai daerah resapan air dan lahan pertanian produktif. Oleh karena itu, ia menjelaskan pembangunan perumahan atau bangunan lain di kawasan ini tidak diizinkan.
"Misalnya di Kecamatan Rajabasa, terdapat area persawahan yang masuk dalam kategori LP2B. Lahan tersebut tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan atau keperluan lainnya," jelasnya.
Untuk 2025, Yusnadi mengungkapkan baru ada satu atau dua investor yang berencana membangun perumahan di wilayah Kemiling dan Labuhan Ratu.
"Wilayah tersebut aman untuk pengembangan perumahan. Namun, kami tetap akan melakukan pengawasan, termasuk pada perencanaan tata letak (site plan) guna memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan banjir," ungkapnya.
Selain memastikan lokasi yang aman untuk pembangunan, Pemkot Bandar Lampung juga mewajibkan setiap pengembang perumahan untuk menyediakan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
"Pengembang wajib menyediakan fasum dan fasos sebesar 35-38 persen dari total lahan, termasuk jalan, tempat ibadah, pemakaman, serta ruang terbuka hijau," tuturnya.
Langkah ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan perumahan yang lebih tertata, nyaman, dan sesuai dengan rencana tata ruang kota.