Pemkab Lampung Selatan Petakan Desa Rawan Pangan Lewat FSVA 2025

Ekspose Hasil Analisis FSVA 2025 dilakukan sebagai upaya memotret kondisi ketahanan dan kerentanan pangan secara menyeluruh di Kabupaten Lampung Selatan. Melalui pemetaan ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi desa-desa yang masih berada dalam kategori rawan pangan berdasarkan berbagai indikator yang telah dianalisis.

Hasil analisis FSVA tersebut akan menjadi dasar perencanaan kebijakan yang lebih terarah dan berbasis data, terutama dalam memperkuat langkah intervensi penanganan kerawanan pangan. Dengan pendekatan ini, kebijakan diambil tidak bersifat umum, melainkan disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, FSVA juga menjadi bagian dari upaya penguatan sistem ketahanan pangan daerah yang terintegrasi, sejalan dengan pelaksanaan koordinasi jejaring keamanan pangan dan Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan, Eka Riantinawati, mengatakan FSVA merupakan instrumen strategis untuk memotret kondisi ketahanan pangan di daerah secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih berada dalam kategori rawan pangan.

“Berdasarkan hasil analisis FSVA, masih terdapat desa di Kabupaten Lampung Selatan yang masuk dalam kategori rawan pangan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dinamika sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Eka.

Ia juga mengungkapkan adanya dinamika jumlah penduduk miskin di Lampung Selatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah. Faktor tersebut turut memengaruhi tingkat kerentanan pangan dan memerlukan langkah penanganan yang terintegrasi serta berkelanjutan.

Eka menegaskan, FSVA tidak hanya menjadi dokumen teknis, tetapi juga dasar bersama bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Menurutnya, penanganan kerawanan pangan tidak dapat dilakukan secara sektoral.

“FSVA ini menjadi dasar bersama bagi pemerintah daerah. Penanganan kerawanan pangan bukan hanya tugas Dinas Ketahanan Pangan, tetapi memerlukan kolaborasi seluruh perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing,” jelasnya.

Melalui hasil FSVA 2025, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran, mulai dari peningkatan akses dan ketersediaan pangan, penguatan produksi, hingga perbaikan kualitas gizi masyarakat.

“Setiap perangkat daerah memiliki peran melalui program dan kegiatan yang saling mendukung, sehingga upaya penguatan ketahanan pangan dapat berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Eka.

Ia menambahkan, kegiatan ekspose FSVA ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program penanganan kerawanan pangan di Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan lebih optimal.

Dengan pendekatan kolaboratif tersebut, Pemkab Lampung Selatan berharap jumlah desa yang masuk kategori rawan pangan dapat ditekan secara bertahap, sekaligus mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan di daerah.