Partisipasi Pemilih Pilkada Lampung Rendah, Pengamat Beber Penyebab

09 Des 2024, 12:03 WIB

Tama Wiguna

ilustrasi pemilihan kepala daerah (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Partisipasi pemilih Pilkada 2024 di Provinsi Lampung hanya 65.39 persen, rendah dibandingkan Pilpres 2024.
Penyebab rendahnya partisipasi pemilih antara lain karena urusan mendesak, ketidakpercayaan pada kandidat partai, dan masalah teknis politis.
KPU perlu mengevaluasi validitas data pemilih, sosialisasi, pendidikan politik, sedangkan parpol harus membangun citra positif dan garis representasi yang kuat dengan pemilih.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Bandar Lampung, IDN Times - Jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Provinsi Lampung hanya 65.39 persen. Angka ini dinilai pengamat politik rendah lantaran ditengarai beberapa faktor penyebab.

Berdasarkan data diterima IDN Times, partisipasi pemilih pada pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 15 Pilkada se-Provinsi Lampung hanya bisa mencatatkan 65.39 persen, atau hanya diikuti oleh 4.267.976 pemilih dari total 6.515.869 daftar pemilih tetap (DPT).

Alhasil, lebih dari 2 juta pemilih tersebar di 13.282 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tercatat tidak menggunakan hak pilih. Jumlah ini juga jauh lebih rendah dibandingkan partisipasi pemilih saat Pilpres pada Februari 2024 kemarin yang mampu mencatatkan angka 80,64 persen.

"Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada kemarin dimungkinkan beberapa aspek yang mempengaruhi masyarakat tidak memilih. Pertama aspek teknis, pemilih tidak memilih karena urusan mendesak. Kedua, teknis politis ada yang tidak terdaftar dalam DPT, ini juga terkait perasaan pemilih yang tidak percaya pada kandidat partai," ujar Akademisi Universitas Lampung, Bendi Juantara dikonfirmasi, Senin (9/12/2024).

1. Tanggung jawab bersama

Akademisi Universitas Lampung (Unila), Bendi Juantara. (IDN Times/Istimewa).

Menelisik lebih lanjut, Bendi menyebutkan, persoalan partisipasi pemilih rendah ini layaknya menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Terutama, pihak KPU sudah seharusnya mengevaluasi permasalahan tersedia.

“KPU memang perlu mengevaluasi validitas data pemilih, sosialisasi, dan pendidikan politik. Tetapi, partai politik (Parpol) juga memiliki peran strategis,” ucapnya.

Menurutnya, parpol mempunyai peran penting membangun perspektif pemilih dengan menciptakan citra positif kepada masyarakat. Termasuk, mengedepankan dan mengoptimalkan karier kader dan membuka ruang kader internal, untuk dapat turut serta berkontribusi dalam kandidasi pada Pemilu.

"Dengan begitu maka azas manfaat kader dapat dirasakan masyarakat ketika dia duduk dikekuasaan. Partai harus membangun garis representasi yang kuat dengan pemilih, menciptakan citra positif, dan merawat konstituen dengan kegiatan yang berdampak secara jangka panjang,” tambahnya.

2. Perlu suguhkan banyak kandidat paslon kepala daerah

Ilustrasi Pilkada 2024. (Dok. IDN Times)

Bendi berharap, ke depan sistem pemilihan menerapkan proposional terbuka ini dapat menyuguhkan masyarakat memilih banyak calon sesuai masing-masing variabel diharapkan para pemilih.

"Perbaikan ini juga akan meningkatkan partisipasi pemilih kedepannya, sudah seharusnya merawat konstituen itu perlu cara dan waktu yang lama," katanya.

3. Pentingnya sinergitas bersama

ilustrasi pilkada (IDN Times/Esti Suryani)

Bendi menambahkan, sinergitas bersama antara KPU, Bawaslu, parpol, media hingga tokoh masyarakat amat penting ke depannya untuk kembali membangun dan meningkatkan partisipasi pemilih mendatang.

Tujuannya, agar kandidat terpilih benar-benar memiliki basis legitimasi dari pemilih, dikarenakan basis legitimasi ini akan menjadi modal dalam pengelolaan kekuasaan pemerintah.

“Untuk membangun kepercayaan tersebut perlu sinergi jangka panjang antara KPU, partai politik, media, dan tokoh masyarakat, agar meyakinkan pemilih datang ke TPS," imbuhnya.