Nyala Api Kebaikan PGN: Energi Bersih Memasak Makanan Sehat Dapur MBG

Aroma masakan dari dapur SPPG Rajabasa Musiraya tercium hingga ke halaman depan. Nasi hangat, sayur tumis segar, dan lauk bergizi disiapkan oleh para petugas dapur untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi siswa sekolah di sekitarnya.

Uniknya, seluruh proses memasak di dapur ini kini tidak lagi bergantung pada LPG. Energi utamanya berasal dari gas bumi yang disuplai oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Langkah ini menjadikan SPPG Rajabasa Musiraya sebagai salah satu dapur percontohan di Lampung yang memanfaatkan energi bersih untuk mendukung program gizi nasional.

Lucy mengatakan, penggunaan gas bumi dari PGN membuat proses masak menjadi lebih cepat, stabil, dan efisien. “Api lebih stabil, peralatan masak lebih awet, dan tidak ada kekhawatiran kehabisan bahan bakar di tengah jam produksi,” ujarnya sambil memantau panci besar berisi sayur sop yang sedang mengepul.

Anne, pengelola SPPG MBG berlokasi di Jalan Tanjung, Kelurahan Rawa Laut Kota Bandar Lampung mengemukakan, sejak pertama kali terpilih sebagai mitra program MBG, langsung instalasi jaringan pipa PGN. Hal itu dilakukannya berbekal pengalaman mengelola rumah makan Umah Bone miliknya di Jalan Way Ngison Nomor 3, Pahoman Bandar Lampung yang sudah sejak tiga tahun lalu menggunakan jaringan pipa PGN untuk memasak.

“Tidak hanya pelayanan petugas PGN yang sigap instalasi untuk SPPG saya kelola, tapi dari sisi efisiensi juga terasa manfaatnya karena kita dapat memantau langsung berapa rata-rata pemakaian meter kubik gas dan ancer-ancer tagihan. Dari sisi keamanan juga aman ya. Terpenting adalah, tidak panik kehabisan gas, kalaupun habis, tiap hari petugas PGN datang antar ke sini,” urainya.  

Area Head PGN Lampung, Ahmad Abrar menjelaskan, PGN sejak akhir 2024 telah menandatangani kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG di seluruh Indonesia. Melalui sistem jaringan pipa dan Compressed Natural Gas (CNG), PGN memastikan dapur-dapur SPPG tetap mendapat pasokan energi, bahkan di daerah yang belum terjangkau jaringan gas konvensional.

“Kami ingin memastikan setiap dapur Makan Bergizi Gratis dapat beroperasi dengan energi yang efisien dan ramah lingkungan. Saat ini tercatat ada tiga SPPG di Bandar Lampung yang menggunakan gas bumi PGN dan akan terus bertambah,” ujarnya.

Abrar menambahkan, selain mendukung efisiensi, penggunaan gas bumi juga dianggap lebih ramah lingkungan karena menekan emisi karbon dibandingkan bahan bakar berbasis LPG atau solar. Dengan demikian, program MBG tidak hanya menyehatkan anak bangsa lewat gizi seimbang, tetapi juga ikut menjaga kualitas udara dan lingkungan.

Ke depan, PGN bersama pemerintah daerah berkomitmen memperluas jaringan gas untuk dapur-dapur MBG lainnya di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Timur. Harapannya, semakin banyak SPPG yang dapat memproduksi makanan bergizi menggunakan energi yang bersih, hemat, dan berkelanjutan.

Senyum ceria tergambar jelas di wajah seorang siswa SDN 3 Rajabasa, Kota Bandar Lampung saat menyerahkan tumpukan nampan makanan kepada guru di depan ruang kantor sekolah. Dengan wajah semringah, Adam, salah satu murid kelas 3 di sekolah setempat penuh semangat mengembalikan wadah makanan hasil distribusi program MBG telah habis disantapnya bersama rekan-rekan kelas. "Tadi makan pakai ayam goreng, semangka, selada, timun, tomat. Enak, suka,” katanya usai menyerahkan food tray terbuat dari bahan stainless steel tersebut, Senin (15/9/2025).

Pengakuan serupa juga diutarakan Rani, siswi kelas 4 SDN 3 Rajabasa saat ditemui sedang bermain bersama teman-teman kelasnya. Ia menyatakan, amat menikmati suguhan menu hasil program MBG tersebut. “Makanannya enak, tadi ditambah ada sepotong buah semangka jadi lebih segar, habis makan semangat belajar lagi,” serunya.

Terkait keberadaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut, Guru SDN 3 Rajabasa, Erfansyah mengatakan, program MBG di sekolah setempat telah bergulir sejak awal September dan disambut antusias oleh siswa maupun orang tua murid. “Saya lihat manfaatnya sangat banyak, anak-anak bisa makan makanan bergizi dan sehat sesuai harapan pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, sekolah setiap hari menerima 210 porsi makanan mencakup siswa kelas 1 hingga 6. Kegiatan distribusi dilakukan pada jam istirahat pertama sekitar pukul 08.30 WIB, agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. "Baru di jam 11 sampai 12, wadah makan ini dikembalikan oleh tim dapur pada siang harinya," lanjut dia.

Lebih lanjut Erfansyah mengatakan, keberadaan program MBG tidak hanya membawa kebahagiaan bagi siswa, tapi juga diakui telah meringankan beban para wali murid maupun orang tua siswa. “Alhamdulillah, murid dan wali murid sangat senang. Anak-anak bisa makan bergizi secara gratis, orang tua pun terbantu karena bisa menghemat uang jajan anak yang dapat dialihkan untuk kebutuhan penting lain,” ucapnya.

Guna memastikan keamanan konsumsi, pihak sekolah membentuk tim Satgas yang terdiri dari guru. Mereka rutin melakukan pengecekan mulai dari kondisi makanan hingga kelayakan konsumsi. Hasilnya, ia menegaskan hingga kini tidak pernah terjadi kasus keracunan di sekolah setempat.

“Setiap makanan datang, wali kelas diminta memeriksa. Misalnya susu dicek tanggal kedaluwarsanya, telur dicek kematangannya. Setelah dipastikan aman, baru anak-anak dipersilakan makan. Kami juga ada Satgas guru yang datang langsung melihat proses memasak,” lanjut dia.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mengklaim, program MBG telah menyerap sekitar 24 ribu tenaga kerja di berbagai wilayah. Mayoritas tenaga kerja terlibat berasal dari keluarga kategori desil 1 (miskin ekstrem) dan 2 (miskin). Program nasional tersebut hingga saat ini terbukti tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak sekolah, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

“Program MBG ini memberi efek domino. Konsumsi ayam dan telur naik, dan 24 ribu tenaga kerja terserap, sebagian besar dari keluarga miskin,” ujar Mirza sapaan akrab gubernur, Sabtu (18/10/2025).

Mirza menilai, MBG menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara program pemerintah pusat dan daerah dapat menghasilkan dampak ekonomi langsung dirasakan masyarakat. “Kami terus mengkolaborasikan program pusat dengan program provinsi agar hasilnya lebih maksimal bagi pertumbuhan ekonomi di Lampung,” katanya.

Ia mencontohkan, pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah juga ikut menggerakkan sektor produksi pangan lokal, seperti peternakan ayam, telur, dan sayuran. “Pertumbuhan cepat MBG memunculkan kebutuhan suplai bahan pangan yang besar. Ini peluang bagi petani dan pelaku usaha kecil di desa,” lanjut dia.

Selaras dengan potensi dibeberkan tersebut, Mirza turut meminta para petani dan kelompok tani desa untuk menangkap peluang pasokan bahan pangan MBG, agar nilai tambah ekonomi bisa berputar di tingkat lokal. “Kami ingin petani Lampung menjadi penyedia bahan utama MBG. Suplai telur, ayam, sayur, cabai semua itu harus disiapkan dari desa,” katanya.

Di sisi lain, gubernur juga menyoroti pentingnya kepatuhan standar operasional prosedur (SOP) di seluruh SPPG agar tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) membahayakan para penerima manfaat. Ia menegaskan, selama tujuh bulan pertama program ini bergulir di provinsi setempat, tidak ada laporan KLB meski jutaan porsi makanan bergizi (MBG) telah disalurkan ke anak-anak di seluruh Lampung.

"Ini bukti protokol MBG dan BGN yang dijalankan dengan baik dapat mencegah masalah. Namun pada Agustus hingga September, kami mencatat tujuh KLB yang sebagian besar terjadi di dapur-dapur baru belum sepenuhnya menjalankan SOP," ujarnya.

Mirza melanjutkan, temuan KLB tersebut menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak terlibat dalam pelayanan gizi. Ia menegaskan, masalah bukan terletak pada sistem atau mekanisme program, melainkan pada kedisiplinan pelaksana di lapangan tidak konsisten mengikuti protokol yang telah ditetapkan. "Jadi selama protokol dijalankan dengan tepat, program ini aman. Kejadian ini terjadi karena ada prosedur yang dilanggar atau tidak dilakukan dengan sempurna," katanya.

Mirza menegaskan, pemerintah daerah akan memperkuat kerja sama lintas instansi untuk mengawasi seluruh dapur SPPG di Lampung. "Saya minta pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa ikut memantau pelaksanaan SOP agar pelayanan gizi tetap aman bagi penerima manfaat," lanjut dia.

Bukan hanya menekankan SOP, Mirza turut menyoroti pengelolaan bahan baku pada dapur umum SPPG. Berdasarkan laporan lapangan, keberadaan bahan baku tidak boleh disimpan lebih dari dua hari. Selain itu, ia mengingatkan potensi permasalahan masih dapat terjadi karena cara penyimpanan bahan baku yang tidak tepat.

Untuk itu, gubernur meminta Balai BPOM melakukan pengecekan berlapis di setiap tahap mulai dari penerimaan bahan baku, proses penyimpanan, pemotongan, hingga penyajian. "Kami minta BPOM mengecek keseluruhan, termasuk filter kontrol di setiap tahap pengolahan. Jika protokol ini dijaga, InsyaAllah tidak akan ada masalah," imbuhnya.

Mirza juga menekankan ihwal program pengolahan limbah pada setiap SPPG harus bisa menjadi bagian dari konsep circular economy. Misalnya, dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair hingga dapat dimanfaatkan masyarakat untuk sektor pertanian. Sehingga hasil pertanian tersebut nantinya dapat kembali disalurkan ke dapur SPPG sebagai bahan baku bakal digunakan untuk makanan program MBG. "Nanti kami siapkan distribusinya bisa melalui koperasi desa atau kelurahan. Jadi hasil pertanian warga bisa kembali ke dapur SPPG, ekonominya berputar," ujarnya.

Selaras dengan wacana tersebut, Mirza menginstruksikan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memprakarsai pengolahan limbah dari SPPP untuk disulap menjadi pupuk organik. Sehingga ke depannya, ia menilai program ini akan memberi manfaat ganda bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan, termasuk memberikan manfaat kepada sektor pertanian di Lampung.

"Kalau ada total 700 dapur di seluruh Lampung, satu dapur bisa menghasilkan 100 kilogram limbah per hari. Artinya, bisa diolah menjadi sekitar 700 liter pupuk organik cair setiap hari atau setara 2,21 ton per bulan. Ini sangat potensial untuk mendukung pertanian lokal," kata gubernur.

Dukungan program MBD juga dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung, bakal membangun dapur makan bergizi gratis (MBG) untuk percontohan di tiga kecamatan. Kecamatan yang akan dibangun ada di Tanjungkarang Timur, Labuhan Ratu dan Rajabasa. Untuk itu, pemkot menganggarkan sekitar Rp2 miliar untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso mengatakan, biaya tersebut digunakan untuk pembangunan gedung saja. "Rencananya bakal kita anggarkan nanti untuk satu dapurnya itu 700 juta. Itu untuk pembangunan gedung aja," katanya.

Dedi menyampaikan, nantinya gedung untuk SPPG di tiga kecamatan tersebut akan dibangun serentak oleh Dinas PU Bandar Lampung. "Pembangunannya bakal dimulai serentak, ukurannya 20x20. Tentu kita ada target selesai, kita targetkan selesai dalam dua bulan," ujarnya.

Dedi menjelaskan pihaknya hanya bertanggung jawab untuk membangun gedung untuk SPPG saja, tidak dalam hal lainnya. "Kalau untuk kelengkapan masak lain dinas lagi. Jadi kita hanya untuk pembangunan gedung saja," jelasnya.

Dukungan lain dilakukan adalah, Pemkot Bandar Lampung mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk sekolah, Kamis (2/10/2025). Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan, pengukuhan ini dihadiri ratusan anggota satgas. "Petugas Satgas MBG ini  total ada 1.200 yang telah ditunjuk oleh Pemkot Bandar Lampung," katanya.

Eva menegaskan, Satgas MBG memiliki peran strategis memastikan program nasional ini berjalan sesuai tujuan, yakni memberikan makanan sehat, aman, dan bergizi seimbang kepada anak-anak sekolah. “Satgas ini harus turun langsung memantau. Kalau ada makanan gratis di mana pun, mereka wajib hadir untuk memastikan kualitas dan keamanannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Eva menekankan empat poin penting yang wajib dijalankan satgas. Pertama, data penerima manfaat akurat dan valid. Program ini harus benar-benar sampai kepada anak-anak yang paling membutuhkan. Kedua, kawal ketat kualitas makanan. Pastikan menu memenuhi standar gizi seimbang, higienis, dan aman dikonsumsi.

Ketiga, disiplin distribusi. Jangan sampai ada anak menunggu terlalu lama untuk mendapatkan haknya. Keempat, kerja sama lintas sektor. Satgas diminta menjalin kolaborasi dengan sekolah, puskesmas, aparat kelurahan, komunitas, dan orang tua murid. “Keberhasilan program ini adalah hasil gotong royong. Saya yakin dengan integritas, semangat, dan kerja keras, satgas mampu menjalankan amanah ini dengan baik,” jelas Eva.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Bandar Lampung, Eka Adriana, mengatakan Satgas MBG bukan hanya bertugas memantau, tetapi juga mencicipi dan memastikan makanan yang diberikan layak konsumsi. Adanya satgas, kontribusi program MBG diharapkan lebih terukur, transparan, dan berdampak nyata bagi kesehatan anak-anak sekolah di Bandar Lampung. “Kalau ada makanan yang tidak sesuai standar, satgas wajib mengambil langkah tegas. Tugasnya bukan mencari kesalahan, tapi memperbaiki dan mempercepat langkah agar program ini benar-benar bermanfaat,” katanya.

Selain itu, Pemkot Bandar Lampung mewajibkan seluruh SPPG atau dapur penyedia MBG memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Muhtadi Arsyad Temenggung mengatakan, kebijakan ini dilakukan setelah muncul kasus keracunan makanan menimpa siswa penerima program MBG. "Seperti yang kita lihat ada banyak kasus keracunan dan di Bandar Lampung juga sempat ada kemarin. Adanya SLHS ini untuk mencegah keracunan terjadi," katanya, Senin (30/9/2025).

Muhtadi menegaskan, proses penerbitan SLHS juga melibatkan dua instansi yang ada di Pemkot Bandar Lampung. “Dinas PTSP yang menerbitkan izinnya, sementara Diskes menilai teknis di lapangan,” tegasnya.

Muhtadi menjelaskan, syarat yang harus dipenuhi meliputi pelatihan bagi penjamah makanan, kondisi dapur yang layak dan ketersediaan air bersih. "Selain itu juga pemeriksaan dilakukan terus hingga pemeriksaan sampel makanan untuk memastikan kebersihan," jelasnya

Muhtadi menuturkan, jika belum memenuhi standar, sertifikat tidak bisa keluar. Namun, penindakan menjadi kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN). “Diskes lebih banyak mendampingi, supaya dapur MBG bisa penuhi syarat. Karena ini menyangkut makanan anak sekolah, jadi tidak boleh main-main,” tegasnya.

Dinkes Kota Bandar Lampung juga menggelar pelatihan keamanan pangan siap saji bagi penjamah makanan di seluruh SPPG. Muhtadi menegaskan, pelatihan ini penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan keterampilan para penjamah makanan. “Mereka ada di garda terdepan menjaga mutu dan keamanan makanan. Dengan bekal pengetahuan yang tepat, risiko keracunan bisa ditekan,” ujarnya.

Dalam pelatihan, peserta diberikan materi seputar higiene personal, sanitasi pangan, serta tata cara pengolahan makanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Mereka juga diperkenalkan pada prinsip Good Hygiene Practices (GHP) dan Good Manufacturing Practices (GMP). Muhtadi mengatakan, setiap tahap mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi harus sesuai standar.  “Kalau SOP diikuti, keamanan pangan bisa lebih terjamin,” tambahnya.

Tak hanya berhenti pada pelatihan, Dinkes juga menyiapkan sistem monitoring dan inspeksi rutin di setiap SPPG. Hal ini dilakukan agar standar keamanan pangan benar-benar diterapkan di lapangan. “Harapannya anak-anak tidak hanya menerima makanan gratis, tetapi juga makanan yang sehat, bergizi, dan aman,” tutur Muhtadi.

Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Lampung memastikan pengawasan dapur umum Satuan Penyedia Pemenuhan Gizi (SPPG) kian diperketat usai temuan sejumlah kasus dugaan keracunan di beberapa daerah. Kepala KPPG Lampung, Achmad Hery Setiawan mengatakan, pelayanan program MBG di Lampung secara keseluruhan sudah berjalan cukup baik. Namun, insiden keracunan seperti terjadi di Lampung Timur dan Lampung Utara menjadi catatan penting.

“Saat ini tinggal memperketat pengawasan di dapur umum SPPG. Kita akan optimalkan pemantauan, termasuk sertifikasi halal, higienis, dan lainnya sesuai petunjuk teknis,” ujarnya.

Hery menambahkan, Provinsi Lampung saat ini sudah memiliki 492 unit SPPG yang tersebar di berbagai daerah kabupaten dan kota. Untuk mencegah kasus serupa terulang, pemerintah akan memperketat syarat perizinan, kepemilikan sertifikat, hingga memastikan adanya ahli gizi di setiap dapur umum.

“Ke depan pengawasan lebih detail, terutama menyangkut perizinan dan kepemilikan sertifikat. Tapi tentu semua perlu proses dilakukan secara bertahap. Yang jelas, aturan akan ditegakkan sesuai teknis pelaksanaan,” tegasnya.

Ihwal penunjukan SPPG, ia menyebutkan, ketentuan pemilihan telah merujuk peraturan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) telah dipenuhi setiap SPPG di Lampung. "Sejauh ini sudah 492 unit SPPG, ini akan terus berkerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan SOP berlaku," lanjut dia.

Hery mengatakan, KPPG Lampung juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat kabupaten dan kota untuk memastikan program MBG berjalan maksimal. Termasuk menjalani sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah baik tingkat bupati hingga gubernur, sehingga progam andalan Presiden Prabowo Subianto ini bisa diimplementasikan dengan baik dan manfaatnya benar-benar langsung dirasakan masyarakat. "Baik setingkat bupati maupun gubernur sangat memberikan perhatiannya dalam pelaksanaan progam ini, sehingga harapannya Provinsi Lampung bisa menjadi role model pelaksanaan secara nasional," katanya.

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmawati Herdian menyebut program MBG bisa menurunkan angka stunting dan gizi buruk dan menjadi penggerak baru bagi roda ekonomi lokal. "Program ini mengusung konsep kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, petani, UMKM, dan lembaga desa," kata Anggota DPR asal Lampung ini.

Rahmawati menjelaskan, dapur MBG akan memberdayakan petani dan pengusaha lokal dalam pengadaan bahan makanan. Ia berharap, dapur-dapur MBG di berbagai daerah dapat menjadi peluang usaha baru dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat setempat. “Program ini bukan hanya soal makan gratis. Tapi bagaimana dapur MBG membeli langsung dari petani dan pelaku usaha lokal. Jadi, ekonomi warga ikut bergerak,” ujarnya.

Tenaga Ahli Direktorat Promosi dan Edukasi BGN, Anyelir Puspa Kemala, menambahkan, masyarakat bisa menjadi bagian dari dapur MBG dengan mendaftar sebagai mitra melalui laman resmi BGN. “Kebutuhan dapur MBG besar, dan semua bisa berperan mulai dari petani sayur, pemilik usaha beras, hingga BUMDes. Ini langkah strategis untuk menghidupkan ekonomi desa,” jelasnya.