Nanda, Istri Petahana Akhirnya Dilantik Bupati Pesawaran 2025-2030

Gubernur Mirza mengatakan, pelantikan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sebagai tindak lanjut hasil Pilkada serentak 2024. Mewakili Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, ia mengucapkan selamat mengemban amanah kepada Nanda dan Anton.

"Saya percaya, kepemimpinan yang baru ini akan membawa semangat baru, inovasi baru, dan energi baru untuk membangun Pesawaran lebih maju," katanya.

Menurut dia, jabatan ini merupakan amanah besar untuk melayani rakyat dengan sungguh-sungguh. Dalam kearifan lokal Lampung ada pepatah, sebab, pemimpin harus mampu merangkul semua golongan, bersikap bijak, dan menjaga harmoni di tengah masyarakat beragam. "Ini tidak bisa didapat kecuali dengan hati yang tulus antara pemimpin dengan rakyat," lanjut Mirza.

Mirza mengingatkan, Kabupaten Pesawaran memiliki potensi luar biasa sebagai salah satu daerah strategis di Provinsi Lampung. Dikenal sebagai The Beauty of Sumatera's Gate, Pesawaran memiliki kekayaan wisata bahari, masyarakat yang dinamis, serta potensi besar di sektor pertanian dan perikanan.

"Tantangan kita adalah bagaimana potensi itu dikelola dengan bijak agar benar-benar memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.

Lebih lanjut ia menekankan, kepemimpinan baru di Pesawaran harus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi. Misalnya, penyusunan RPJMD dan RPJPD Kabupaten perlu diselaraskan dengan arah pembangunan Provinsi Lampung, bahkan harus sejalan visi besar Indonesia Emas 2045.

“Visi itu menekankan tiga hal utama, pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia yang unggul, serta kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan harmonis. Kalau ini kita jalankan bersama, saya yakin Pesawaran akan menjadi motor penggerak pembangunan Lampung bagian selatan,” tambah dia.

Mirza menyoroti pentingnya pengelolaan aparatur sipil negara (ASN), sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kepala daerah berperan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang wajib membina ASN dengan prinsip merit, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Oleh karenanya, ia mengingatkan aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tegas melarang kepala daerah melakukan mutasi pejabat dalam enam bulan pertama tanpa persetujuan Menteri Dalam Negeri.

“Hal ini penting untuk menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan program berjalan konsisten. Jadi jangan terburu-buru melakukan rotasi, tapi bangunlah iklim kerja yang harmonis, profesional, dan penuh semangat pelayanan,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, Mirza mengajak seluruh elemen untuk mendukung penuh kepemimpinan Nanda-Antonius di Kabupaten Pesawaran. “Pembangunan itu bukan sprint, tetapi maraton. Dibutuhkan ketekunan, kebersamaan, dan kepercayaan agar kita bisa sampai pada garis finish dengan hasil yang membanggakan,” imbuh gubernur.