Nanda-Antonius Bantah Dana Aspirasi dan Reses Dipakai Pemenangan PSU Pesawaran

Yunus menjelaskan, peristiwa dimaksud pihak Pemohon merupakan kegiatan pemberian bantuan alsintan yang resmi dibiayai oleh negara dan sudah terjadwal, sehingga tidak ada hubungannya dengan perhelatan PSU Pilbup di kabupaten setempat.

Diketahui, pemohon mendalilkan kegiatan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) di Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran pada 6 Mei 2025 dihadiri masyarakat dari empat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Itu sengaja digelar anggota MPR RI dari Partai Gerindra Ahmad Muzani untuk menguntungkan pihak Terkait.

"Terhadap kegiatan tersebut, tidak ada temuan atau rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pesawaran kepada pihak berwenang perihal telah terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon," ucapnya.

Yunnus melanjutkan, pihak Terkait juga membantah acara dimaksud Pemohon sebagai ajang bagi-bagi amplop berisi uang kepada sejumlah warga di Desa Kubu Batu, Kecamatan Way Khilau melalui kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Lampung Elly Wahyuni.

Dikatakan, acara tersebut bukan dalam rangka reses sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan kegiatan biasa antara anggota DPRD dan masyarakat dalam rangka merawat konstituen.

"Pada pertemuan dimaksud, tidak ada pembagian uang dengan tujuan agar pemilih memilih pihak Terkait, serta tidak ada satu pun alat peraga maupun simbol-simbol yang berhubungan dengan pihak Terkait," katanya.

Terlebih lagi dalam permohonannya, kata Yunnus, Pemohon tidak mendalilkan telah membuat laporan kepada Bawaslu terkait dugaan pelanggaran pada acara-acara tersebut sebagaimana dalil Pemohon. "Dalil Pemohon lebih didasarkan pada berita media massa, selanjutnya Pemohon secara sewenang-wenang menafsirkan bahwa telah terjadi pelanggaran pada acara tersebut," sambung dia.

Ketua Bawaslu Pesawaran, Fatihunnajah menyampaikan, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran menyatakan terkait laporan dugaan pelanggaran dalam hal pemberian bantuan Alsintan oleh paslon nomor urut 2 belum masuk laporan tahapan kampanye, sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil laporan dan tidak dapat diregistasi.

"Sentra Gakkumdu Pesawaran berkesimpulan laporan tersebut belum memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan," sebutnya.

Selaku pihak Termohon, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pesawaran menyatakan, lembaganya tidak menemukan adanya perbedaan jumlah suara maupun pergeseran suara antara Pemohon dan pihak Terkait, berdasarkan data yang disajikan dari Form D.

Hasil telah ditetapkan, dalam seluruh dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan menyandingkan data mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara di semua tingkatan mulai dari TPS, kecamatan, hingga kabupaten.

“Sepanjang penyelenggaran PSU Kabupaten Pesawaran tidak terdapat adanya temuan, rekomendasi, ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi Lampung ataupun Bawaslu Pesawaran terhadap pelanggaran dimaksud,” kata kuasa hukum Termohon, Ridhotul Hairi.

Sebagai informasi, hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Pesawaran dalam penyelenggaraan PSU pada 24 Mei 2025 pascaputusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 ialah, paslon Supriyanto-Suriansyah memperoleh 88.482 suara dan Nanda Indira-Antonius M Ali meraih 128.715 suara. Berdasarkan jumlah itu, perbedaan atau selisih perolehan suara keduanya 18,52 persen dari total suara sah hingga melebihi ambang batas pengajuan permohonan PHPU.

Dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 625 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada PSU Kabupaten Pesawaran 2025, sebagai tindak lanjut putusan MK atas perselisihan hasil Pilkada serentak 2024 tertanggal 27 Mei 2025.

Pemohon juga ingin paslon nomor urut 2 didiskualifikasi dan memerintahkan KPU Pesawaran untuk menetapkan paslon nomor urut 1 Supriyanto-Suriansyah (Pemohon) sebagai paslon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran terpilih.