Menyelisik Janji Politik 2 Paslon Gubernur Lampung Pilkada 2024

Mendaftar dengan embel-embel status petahana, Arinal menyebut keputusan kembali mencalonkan diri di Pilkada 2024 ini diniatkan guna membangun Provinsi Lampung di periode kedua masa jabatan mendatangnya. Ia mengaku telah berjanji kepada Presiden, Lampung bakal menjadi provinsi lambung pangan bagi Indonesia.

Lebih dari itu, Arinal sesumbar masa kepemimpinannya lima tahun terakhir mampu menurun angka kemiskinan 3-4 persen atau setara 300 ribu masyarakat miskin telah terselamatkan dari kemiskinan. Padahal, hingga Maret 2024 data Balitbangda, BPS, dan PMD dalam menghitung jumlah desa miskin di Lampung, saat ini, Provinsi Lampung berada di peringkat ke-4 termiskin di Pulau Sumatera dan peringkat ke-10 di tingkat nasional.

"Stunting dan sebagainya itu sudah lebih baik (di periode awal Arinal) dan 1 harapan saya ingin mewujudkan apa yang disampaikan Presiden. InsyaAllah, apabila saya terpilih bersama pak Sutono, kita mulai membangun mulai dari desa. Ini janji saya," kata Arinal usai mendaftar di kantor KPU Lampung beberapa waktu lalu.

Terkait urusan infrastruktur, Arinal turut mengumbar impian bakal membangun perlintasan kereta api langsung menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Termasuk membangun jembatan di atas Selat Sunda menghubungkan Pelabuhan Bakauheni-Merak.

"Ini saya sampaikan karena investornya sudah menunggu, tapi kalau ini tidak jadi, jangan salahkan saya. Tapi mudah-mudahan," sambungnya.

Diketahui, Arinal berpasangan dengan Chusnunia Chalim atau Nunik sebagai gubernur dan wakil gubernur Lampung 2019-2024 mengusung visi bertagline Rakyat Lampung Berjaya. Mereka  menjanjikan 6 misi kerja serta 33 janji kerja program prioritas.

Namun hingga akhir masa jabatannya, Arinal mengakui seluruh janji kerja tersebut tak sepenuhnya terealisasi. Itu lantaran terbentur kebutuhan anggaran akibat pandemik COVID-19.

Disoal terkait visi dan misi hingga program kerja, Sutono mengaku, tim pemenang kini sedang menggodok janji-janji politik pencalonannya berpasangan dengan Arinal tersebut. Ia tak menampik, visi, misi dan program kerja tersebut bakal mengakomodir janji politik periode pertama masa jabatan Arinal Djunaidi sebagai gubernur.

"Kami lebih optimis karena saya mendampingi pak Arinal sebagai gubernur, beliau sudah punya pengalaman dan ada yang sudah dikerjakan, bukan baru mau ada yang dikerjakan. Kita sempurnakan yang sudah ada, pasti kita akan melanjutkan programnya dan menyempurnakan, sekaligus mengimplementasikan program Presiden terpilih," ucapnya, Jumat (6/9/2024).

Sutono mengklaim, janji-janji politik sedang dirumuskan tersebut juga mempertimbangkan kemampuan daerah guna direalisasikan di tengah-tengah masyarakat Lampung nantinya. "Iya ada penyempurnaan, optimis kita menang," lanjut Sekertaris DPD PDIP Lampung tersebut.

Berstatus sebagai penantang petahana, paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela mengusung visi bertajuk "Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas" dan menghadirkan tiga misi yakni, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, inovasi; memperkuat sumber daya manusia yang unggul; dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam visi misi tersebut, paslon didukung dan diusung 9 gabungan parpol menamai diri sebagai Koalisi Lampung Maju ini menyodorkan total sebanyak 18 program kerja kepada masyarakat meliputi:

1. Mendorong investasi dan hilirisasi industri;
2. Lampung menjadi lumbung pangan nasional;
3. Mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa;
4. Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit ekonomi daerah;
5. Inisiasi lumbung energi terbarukan;
6. Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur berkelanjutan;
7. Generasi cerdas berakhlak dan berbudaya;
8. Pengusaha muda berdaya saing dan inovatif;
9. Mendukung prestasi pemuda dan olahraga;
10. Menuju zero stunting dan perwujudan masyarakat sehat;
11. Lampung pusat teknologi terpadu;
12. Membudayakan semangat Lampung bersama;
13. Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran;
14. Penguatan ketahanan keluarga;
15. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
16. Mewujudkan birokrasi berintegritas;
17. Melanjutkan pembangunan Kota Baru "Bandar Negara" Berbasis Eco-City;
18. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok terlantar.

Terkait tawaran program kerja ini, bakal calon Gubernur Lampung, Mirza mengatakan, perumusan program kerja tersebut merupakan penunjang 3 misi ditawarkan kepada masyarakat, sekaligus menjabarkan tagline visi pencalonan keduanya.

"Seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif berdaya saing hingga bisa memberikan nilai tambah. Kedua, kita ingin SDM berkualitas, berdaya saing. Ini program kerja ditunjang seperti pelatihan serta diprioritaskan dengan lingkungan kerja di Lampung," ucapnya dimintai keterangan.

Menurut dia, tawaran 18 progam kerja tersebut telah menakar kemampuan fiskal anggaran daerah tahun mendatang yang diakui tergolong amat sedikit. Meski demikian, keterbatasan keuangan itu diklaim masih memungkinkan mengakomodir janji-janji politik keduanya untuk diimplementasikan ke tengah-tengah masyarakat.

"Ruang anggaran kita ke depan sangat sedikit, gak lebih dari 1 triliun di luar mandatory. Ini (proker) sudah kita coba adaptasikan bersama tim, sehingga bagaimana program kerja kita bisa terafiliasi dan terintegrasi dan baru kita buat program kerja," ujar Ketua DPD Gerindra Lampung tersebut.

Calon Wakil Gubernur Koalisi Lampung Maju, Jihan Nurlela menambahkan, bersama calon gubernur Mirza tidak menutup kemungkinan bakal menyempurnakan 33 program kerja Arinal Djunaidi di periode 2019-2024, termasuk bakal mengevaluasi janji politik sang petahana melalui 18 program kerja keduanya.

Selain itu, implementasi kepemimpinan keduanya juga bakal menimang-nimang program kerja perlu diprioritaskan kepada masyarakat dan mengukur kemampuan keuangan daerah.

"Jadi kita tidak bisa menjawab sekarang. Kami akan menuntaskan janji-janji politik, tapi tetap melihat realitas anggaran yang ada. Artinya kita akan menyempurnakan yang memang kurang dan melanjutkan yang baik (33 proker Arinal)," kata wanita masih menjabat Anggota DPD RI Dapil Lampung tersebut.

Menyoal iming-iming program kerja para paslon gubernur dan wakil gubernur ini, Pengamat Ekonomi Lampung, Erwin Oktavianto mengatakan, sederet progam kerja masih sekfdar upaya meningkatkan elektabilitas suara. Sebab, khususnya janji-janji besar paslon tanpa disertai parameter yang jelas bila ditelisik dari perwujudannya.

Pasalnya, realisasi janji politik tersebut diprediksi bakal terkendala oleh kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pusat.

"Seharusnya janji yang mereka buat mesti dipikir matang, disertai alur kebijakan telah disiapkan, ataukah itu hanya sebatas janji keinginan tanpa ada alat ukur yang pasti," ingat dia.

Misalnya, iming-iming pembangunan jembatan Selat Sunda, bila Pemprov Lampung hanya mengandalkan PAD dan APBD maka barang pasti janji tersebut hanya isapan jempol. "Kalaupun ingin benar-benar merealisasikannya, maka perlu effort lebih untuk mengupayakan kehadiran investor atau mengusulkan sebagi PSN," lanjutnya.

Dalam kontestasi Pilkada 2024, Erwin mengingatkan, agar masyarakat cerdas dan cermat dalam menentukan pilihan terhadap sosok pemimpin bakal menahkodai Provinsi Lampung di lima tahun ke depan. Jangan sampai suara rakyat justru termakan oleh buaian janji cenderung tak logis dan realitas.

Sebagai acuannya, APBD Provinsi Lampung sejauh ini masih berkisar Rp7 triliun-Rp9 triliun, sedangkan PAD kurang dari Rp1 triliun. Kondisi ini jelas sulit tercapai tatkala janji-janji politik tersebut harus diakomodir dengan kemampuan keuangan daerah.

"Anggaran ini tidak bisa semuanya digelontorkan untuk memenuhi janji kampanye paslon, karena harus diingat, ada biaya rutin, belanja rutin dan sebagainya. Itu saja sudah menghabiskan 60 persen anggaran APBD, sisanya 40 persen inipun masih dibagi-bagi," sebutnya.

Berkaca situasi ini, Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih nantinya diwanti-wanti membutuhkan investasi besar atau mengandalkan kucuran dana bantuan dari pemerintah pusat.

"Ini yang harus kita pahami, jangan sampai realisasi janji politik itu mengganggu APBD. Kondisi ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga janji yang ditawarkan kepada masyarakat dapat diselesaikan," tandas Erwin.