Mengulas Buku Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?

Donny mengatakan, salah satu tujuan dari diterbitkannya buku ini adalah untuk melihat dan ingin mencoba suatu diskursus secara general tentang demokrasi di Indonesia, namun diulas secara spesifik.

“Kami ingin mencoba membuka gagasan soal regresi demokrasi itu memang terjadi di Indonesia, dan itu harus bisa diterima dan dipahami, bukan hanya oleh akademisi tapi juga masyarakat sipil,” paparnya.

Menurutnya, masyarakat sipil saat ini menganggap Indonesia baik-baik saja, tidak ada permasalahan, atau bahkan regresi. “Memang banyak perspektif maupun tema yang ditulis dalam buku ini dari soal general, situasi demokratisasi di indonesia dan di dunia,” imbuhnya.

Ia juga menekankan, salah satu aspek penting dan kunci dalam regresi demokrasi adalah demokrasi indeks punya banyak variabel dalam pengukurannya. Itu tertuang dalam buku tersebut.

Donny menyebutkan, ada beberapa ancaman mungkin terjadi pada demokrasi. Salah satu ancaman pernah terjadi di Indonesia adalah pada 1998, pada saat itu mulai masuk era pasca otoriterisme, sedangkan demokratisasi dibangun pada 2002.

“Pertama, ancaman demokrasi dapat terjadi ketika sebuah negara mengalami kegagalan atau fail state. Kedua, ketika ada pengambil alihan oleh militer, tapi itu sudah clear karena itu ancaman utama yang memang sudah ditolak di era reformasi Indonesia,” jelasnya.

Ketiga, ada otoriterialisme elektoral. Dalam artian, mereka terpilih secara prosedural juga punya potensi otorialisme serta demokrasi yang masih banyak liberal.

“Ini merujuk pada pemegang kekuasaan. Sekarang kita juga dapat melihat demokrasi di Indonesia dalam aspek kontemporer saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Bagaimana demoktasi bekerja dalam situasi yang krisisnya real,” ungkapnya.

Ia mengatakan, hingga 16 Februari 2022, kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 145.455 orang.

“Kita bisa lihat bagaimana respons pemerintah di awal masa pandemik yang tidak serius dan sangat meremehkan. Kita lihat sekarang hasilnya, ditengah situasi itu pemerintah tetap memaksakan memindahkan ibu kota negara (IKN) sehingga IKN terus berjalan,” ungkapnya.

Padahal imbuhnya, akses kesehatan di Indonesia masih sangat buruk namun pemerintah tetap mengejar pembangunan tersebut.

“Berdasarkan BPS, jumlah kabupaten/kota yang belum ada rumah sakit di Indonesia masih lebih dari 2 persen. Artinya, 2 persen dari 500 itu sekitar 10-15an kabupaten/kota. Kemudian masih banyaknya kecamatan yang tidak ada puskesmasnya, tapi perintah masih memprioritaskan hal lainnya ditengah krisis kesehatan saat ini,” jelasnya.

“Nah secara khusus di buku ini juga ada tulisan dari Thomas Power yang mengatakan penurunan demokrasi di Indonesia adalah terletak pada upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah eksekutif untuk mengumpulkan dan menimbun seluruh kekuasaannya dengan cara anti demokrasi,” tambah Doni.

Diketahui Thomas Power merupakan salah satu dosen di University of Sydney yang pernah menulis buku tengang demokrasi di Indonesia.

“Dijelaskan di sana eksekutif ini melakukan upaya tersebut dengan beberapa cara ilegalitas yang sebenarnya sudah ada pada jaman orde baru, atau KKN itu masih terus ada. Di sisi lain, penegakan hukumnya masih dilakukan secara partisan,”

Dipaparkan pula jumlah kasus-kasus yang ditangani oleh KPK dan kejaksaan yang menyandar pada kelompok politik tertentu, oposisi di pemerintah daerah, pengancaman kriminalisasi secara tidak langsung ketika menjelang pemilu 2019, dan sebagainya.