Mendes Yandri Ultimatum Kades, "Jangan Main-main" Kelola Dana Desa

Kata Yandri, ultimatum serupa bukan hanya ditujukan kepada para kepala daerah di Provinsi Lampung, melainkan juga di seluruh Indonesia. Termasuk para pejabat di lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

"Saya sudah keras di Kemendes, saya tidak boleh ada suap sogok menyogok jual beli jabatan, satu rupiah pun tidak boleh. Nanti rekrutmen pendamping desa juga tidak boleh ada main duit," tegas Yandri.

Sebagai langkah mitigasi, Yandri menyebutkan, kementerian setempat telah menjalin kerjasama dengan TNI/Polri hingga Kejaksaan, guna memberikan pemberdayaan dan pendampingan kepada para kepala desa.

Langkah tersebut diharapkan penggunaan dana desa nantinya tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh para kepala desa, selaku pengelolaan anggaran.

"Kira-kira begitu, saya juga tidak mau para kepala desa itu berurusan dengan hukum. Ini perlu ada upaya-upaya lebih masif," katanya.

Lebih lanjut Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga akan menerapkan sistem digitalisasi dana desa, sehingga diyakini bakal mempermudah pemerintah pusat dalam memantau penggunaan anggaran pada 75 ribu desa lebih se-Indonesia.

Selain itu, digitalisasi dana desa dapat dipantau oleh publik sehingga mewujudkan transparansi. Sebab mulai 2025, anggaran dana desa nantinya akan langsung ditransfer pemerintah pusat ke rekening desa masing-masing.

"Jadi bagaimana dana desa itu setiap rupiahnya bisa dipertanggungjawabkan, tidak ada lagi kongkalikong dikarenakan adanya transparansi ke publik," kata politikus PAN.