Mei 2021 Provinsi Lampung Inflasi 0,15 Persen, Ini Kata Bank Indonesia

03 Jun 2021, 11:11 WIB

Instagram.com/museum_bi

Bandar Lampung, IDN Times - Provinsi Lampung memperoleh angka Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Mei 2021 inflasi sebesar 0,15 persen (mtm).

Perolehan itu, membuat Kota Bandar Lampung dan Kota Metro tergolong relatif moderat dan masing-masing menduduki peringkat ke-72 dan ke-20, bila dibandingkan 90 kota perhitungan inflasi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung, Budiharto Setyawan menilai, inflasi bakal tetap terkendali di rentang sasaran kurang lebih 3-4 persen. Namun dengan catatan, terdapat beberapa risiko yang perlu dimitigasi.

Berikut IDN Times rangkum pendapat BI Provinsi Lampung, terhadap tingkat inflasi Lampung dalam kurun waktu periode Mei 2021.

1. Upaya pengendalian inflasi di Lampung

Unsplash.com/Neonbrand

Budiharto memaparkan, mitigasi pengendalian inflasi di Provinsi Lampung dapat terus terjaga melalui sejumlah upaya, mulai dari berlanjutnya peningkatan harga minyak goreng yang dipengaruhi oleh peningkatan harga CPO dunia.

Selanjutnya, peningkatan harga telur ayam ras dan daging ayam ras, itu seiring meningkatnya harga pakan ternak didorong oleh peningkatan harga jagung.

"Sebab salah satu komponen pakan ternak dikarenakan terbatasnya pasokan akibat turunnya produksi, lantaran kondisi cuaca dan peningkatan harga pupuk," paparnya.

2. Peningkatan harga kedelai dan emas perlu diperhatikan

Ilustrasi Emas Mulia (IDN Times/Arief Rahmat)

Budiharto melanjutkan, kenaikan harga kedelai yang berisiko mendorong naiknya harga bahan makanan turunan kedelai.

Selain itu, adanya risiko peningkatan harga emas disebabkan tren peningkatan harga emas dunia, juga perlu mendapatkan perhatian khusus.

"Itu semua adalah dalam rangka pengendalian inflasi ke depan di Provinsi Lampung," ucap pria sudah menjabat Kpw Provinsi Lampung sejak 2018 tersebut.

3. Langkah konkrit menjaga inflasi

Doc. Pribadi

Dalam rangka mengantisipasi beberapa risiko tersebut, Budiharto juga menyebutkan, diperlukan langkah-langkah pengendalian inflasi yang konkrit, terutama menjaga inflasi yang tetap rendah dan stabil.

Pertama, memastikan keterjangkauan harga, diperlukan komitmen dan kerja sama antara TPID dan Satgas Pangan untuk memastikan keterjangkauan harga, dengan melaksanakan pemantauan harian harga-harga komoditas strategis.

"Salah satunya melalui aplikasi Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (https://hargapangan.id/), untuk melihat perkembangan harga yang terjadi dan melakukan intervensi kebijakan yang diperlukan," pungkas dia.

4. Antisipasi permintaan masyarakat pasca vaksinasi

Ilustrasi pasar tradisional. (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Kedua, Budiharto memaparkan ketersediaan pasokan sebagai antisipasi lonjakan permintaan masyarakat, dengan kembalinya optimisme masyarakat pasca vaksinasi COVID-19.

Untuk itu, TPID provinsi/kabupaten/kota perlu meningkatkan intensitas koordinasi, salah satunya melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD), dalam hal pemenuhan komoditas pangan strategis menghadapi risiko kenaikan harga.

"Terlebih Kota Bandar Lampung, sebagai wilayah yang memiliki kontribusi terbesar pada inflasi Provinsi Lampung perlu mengupayakan KAD, khususnya untuk komoditas-komoditas utama penyumbang inflasi," terang dia.

Menurutnya, dalam jangka panjang, MoU tentang Kerjasama dalam rangka Peningkatan Perekonomian Daerah oleh 10 Gubernur di Sumatera 2020, juga dapat menjadi dasar untuk penguatan Kerjasama Antar Daerah dalam pemenuhan pasokan bahan makanan di wilayah Sumatera.

"Sementara, implementasi Program Kartu Petani Berjaya (KPB), selain dapat meningkatkan kesejahteraan petani,
tentunya dapat mendukung upaya peningkatkan produktivitas pertanian dan ketersediaan pasokan," papar mantan KPw Provinsi Banten itu.

5. Stabilisasi dan kelancaran pasokan bahan pokok

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meninjau Pasar Petisah, Jalan Kota Baru, Medan, Rabu (23/12). Secara umum harga bahan pokok di Pasar Petisah relatif stabil, meski ada beberapa bahan pokok yang harganya sedikit naik. (Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut : Veri Ardian)

Budiharto mengatakan, hal ketiga perlu diperhatikan adalah, memastikan kelancaran distribusi melalui TPID dan Satgas Pangan dengan memastikan kembali kecukupan pasokan dan kelancaran akses distribusi bahan pokok.

Selain untuk menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi dapat memudahkan produsen, distributor dan petani
memasarkan produk, serta mendapatkan harga yang wajar. Di sisi lain, perlunya kerjasama dan dukungan antara semua pihak, untuk mendorong digitalisasi dengan pemanfaatan platform e- commerce/marketplace lokal untuk membantu pemasaran dan distribusi.

"Keempat, meningkatkan komunikasi efektif melalui diseminasi informasi harga dan iklan layanan masyarakat, agar mengimbau masyarakat bijak berkonsumsi dan mengurangi asymmetric information untuk menjaga ekspektasi inflasi," tandas dia.