May Day 2025, Ribuan Buruh Usung 7 Tuntutan untuk Aksi di Tugu Adiputa

Joko melanjutkan, aksi kali ini turut menyoal beberapa isu berkaitan ekonomi dan politik di Tanah Air yang sedang tidak baik-baik saja hingga mengakibatkan penyempitan ruang maupun hak demokrasi masyarakat sipil.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan baru Prabowo-Gibran pascadilantik Oktober 2024, belum nampak perubahan kebijakan secara struktural pro terhadap perlindungan dan kesejahtaraan bagi seluruh rakyat indonesia, termasuk para buruh.

"Program asta cita ala Prabowo-Gibran tentang lapangan pekerjaan berkualitas yang digemborkan kepada publik, justru kemudian berbanding terbalik pada realita gelombang PHK yang marak terjadi di industri-industri padat karya, industri ekstraktif, industri media atau kreatif, hingga tenaga pendidikan," ucapnya.

Tak tanggung-tanggung, disebutkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 250 ribu buruh sepanjang 2024 dan 18 ribu lebih dari Januari-Februari 2025. "Selain potensi meningkatnya angka PHK, tren lenturnya hubungan kerja berakibat ketidakpastian hubungan kerja, tren upah murah bukan berdasarkan kebutuhan hidup layak makin menghantui kedepannya," lanjut dia.

Dibanding fokus membangun rencana pencegahan dan penyelamatan buruh yang terancam gelombang PHK, Joko menyoroti, rezim Prabowo-Gibran lebih memilih mempercepat pengesahan RUU TNI, guna memberikan kewenangan baru bagi militer untuk mengisi pos lembaga negara dan memberikan ruang khusus bagi TNI melakukan operasi militer selain perang.

Kebijakan-kebijakan diambil pemerintah dinilai berpotensi menjadi justifikasi bagi negara, dalam menjalankan program-progam strategis nasional maupun daerah. "Berkaca dari gelombang aksi-aksi besar, rezim ini telah melakukan pengrusakan demokrasi yang berimbas dengan menguatnya militerisme otoritarianisme," tegasnya.

Menyoroti situasi dan kondisi tersebut, Joko menambahkan, massa buruh tergabung dalam Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) ini sedikitnya bakal menyuarakan tujuh poin tuntutan pernyataan sikap.

Pernyataan sikap tersebut meliputi mendesak pemerintah segeta mewujudkan upah layak nasional, menghapuskan sistem kerja kontrak dan outshourcing, mencabut UU TNI dan menolak tegas RUU Polri, menolak PHK sepihak, menolak Omnibuslaw, mewujudkan perlindungan sosial transformatif, dan mewujudkan reforma agraria sejati.

"Memperingatan May Day kali ini, kami mengajak masyarakat ikut bergabung sebagai bentuk momentum persatuan gerakan rakyat Lampung untuk kesejahteraan dan demokratisasi Indonesia," katanya.