Lampung Lumbung Pangan, tapi Produk Unggulan Belum Terhilirisasi

Bimo mengatakan, hilirisasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan industri. Melainkan pembangunan ekosistem yang terintegrasi mulai dari aspek produksi, regulasi, infrastruktur, pembiayaan, hingga penguatan SDM guna menciptakan iklim investasi yang kondusif.

"Upaya tersebut perlu didukung oleh regulasi yang semakin memudahkan investasi melalui dukungan RTRW, penyelarasan proyek dengan RPJMN dan RPJMD, penguatan tata kelola yang bersih dari praktik pungutan liar, serta optimalisasi OSS," jelasnya dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026, Selasa (13/10/2026)

Selain itu imbuh Bimo, percepatan pertumbuhan ekonomi juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, termasuk ketersediaan air bersih, pasokan listrik yang andal, dan sarana prasarana logistik serta bongkar muat yang efisien.

Menurut Bimo, sinergi dan konsistensi kebijakan menjadi kunci utama, dengan dukungan yang selaras dari sektor fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk mendorong iklim investasi yang semakin kompetitif. Ke depan, penguatan sumber sumber pertumbuhan ekonomi Lampung perlu difokuskan pada tiga cita utama, yaitu mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, mandiri, dan inovatif memperkuat kualitas SDM serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan Perekonomian Provinsi Lampung menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026 yang juga mampu menempatkan Provinsi Lampung dengan pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di wilayah Sumatera.

Merujuk hal itu, Pemerintah Provinsi Lampung mentransformasi pendekatan ekonomi dari trickle-down effect menjadi bottom -up economy berbasis potensi desa. Itu melalui percepatan hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan”.

"Pemerintah Provinsi mendorong percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui pendekatan ekosistem menyeluruh (end-to-end ecosystem) seperti pengolahan singkong menjadi tepung MOCAF dan bioetanol, hilirisasi kopi, hingga pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung dan National Cassava Center," papar Mirza sapaan akrab gubernur.

Selain itu imbuh gubernur, pembangunan dimulai dari desa melalui program Desaku Maju yang bertumpu pada 5 pilar utama. Itu meliputi, penyediaan pupuk hayati cair, pengadaan mesin bed-dryer pascapanen, pelatihan vokasi bagi warga, penguatan BUMDes dan koperasi, serta pembangunan dan perbaikan jalan desa untuk merangkai rantai ekonomi yang terhubung.

Mirza juga menekankan tiga hal penting melalui sinergi hexa helix yaitu, menyatukan prioritas pembangunan pusat dan daerah, menghubungkan seluruh instrumen kebijakan, serta mengukur dampak bersama bagi kesejahteraan rakyat.

Kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan juga dihadiri Purwanto selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung.

Ia menjelaskan, hingga 30 September 2026, APBN senilai Rp13,03 triliun telah dieksekusi melalui Program Prioritas Nasional di Lampung. Itu mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp7,02 triliun (menjangkau 2,88 juta penerima manfaat melalui 1.199 SPPG operasional dan menyerap 53.194 tenaga kerja).

Penyaluran lainnya ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebesar Rp2,77 triliun, Kartu Sembako sebesar Rp1,16 triliun, PKH sebesar Rp875,82 miliar. Selain itu, FLPP sebesar Rp445,74 miliar, serta penyaluran KUR sebesar Rp8,83 triliun kepada 148.981 debitur dan Sekolah Rakyat bagi 255 siswa.

"Ke depan, optimalisasi pembiayaan alternatif digenjot melalui kolaborasi dengan Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan seperti BPDP, BPDLH, PIP, PT SMI, PT PII, SMF, dan Geo Dipa Energi guna memperluas ruang fiskal dan mempercepat pembangunan daerah," kata Purwanto.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung, Otto Fitriandy menjelaskan, kinerja sektor jasa keuangan per Agustus 2026 dengan total aset perbankan tumbuh 5,17 persen (yoy) mencapai Rp99,09 triliun. Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 10,15 persen (yoy) menjadi Rp77,60 triliun/

Total penyaluran kredit mencapai Rp119,29 triliun (tumbuh 7,63 persen yoy) dengan porsi kredit produktif mendominasi sebesar 65,2 persen (Rp77,82 triliun). Penyaluran kredit pada sektor unggulan pertanian, kehutanan, perikanan, dan peternakan baru mencapai 12,7 persen dari total kredit, serta rasio kedalaman perbankan (banking depth) tercatat sebesar 22,6 persen (di bawah Sumbagsel 26,4 persen dan Nasional 39,6 persen).

Otto menambahkan, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menetapkan tiga prioritas strategis untuk meningkatkan inklusi keuangan, yakni, mendorong bisnis inklusif dan bankable, penyaluran pembiayaan berbasis ekosistem rantai pasok. dan inklusi keuangan berbasis potensi wilayah.

Otto menjelaskan, sebagai wujud nyata orkestrasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Program Pilot Ekosistem Penggemukan Sapi di Lampung Tengah dan Lampung Timur menyalurkan pembiayaan KUR dan KURDA sebesar Rp1,5 miliar. Penyaluran menyasar 10 kelompok peternak mitra yang melibatkan off-taker PT GGL, penjaminan Askrindo, asuransi Jasindo, serta BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, diluncurkan pula Program Siger Taruna Preneur bekerja sama dengan Karang Taruna dan BEI untuk menggerakkan wirausaha muda di pedesaan. Penguatan ini didukung kebijakan strategis OJK melalui POJK No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM, POJK No. 17 Tahun 2025 tentang Securities Crowdfunding (SCF), serta optimalisasi instrumen KURDA dan Supply Chain Financing (SCF).