Lampung Genjot Data Terpadu untuk Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem

Marindo menegaskan, data yang terkumpul akan diolah oleh BPS dan menjadi dasar penentuan siapa saja yang paling membutuhkan bantuan, termasuk wilayahnya. “Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi penerima,” tegasnya.

Senada dengan itu, Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung yang berafiliasi dengan Bappeda memaparkan strategi konsolidasi data bantuan agar tak tumpang tindih. “Kami ingin menarik total semua data bantuan dari berbagai sumber, lalu menyaringnya berdasarkan kebutuhan dan lokasi penerima yang paling membutuhkan,” ujar Mahir.

Untuk memperkuat akurasi, bantuan juga akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan perorangan. Mahir menambahkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi instrumen penting dalam proses ‘layering’ bantuan agar lebih terintegrasi.

Langkah ini, menurut Mahir akan mempercepat capaian target pengentasan kemiskinan ekstrem yang lebih efektif dan merata.

Mahir menambahkan, Inisiatif ini dinilai membawa dampak positif yang signifikan. Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, juga mendorong efisiensi anggaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik.

“Kami optimis pendekatan ini bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di Lampung,” tandasnya.