Lampung Genjot Data Terpadu untuk Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem
- Penanggulangan kemiskinan ekstrem di Lampung dipercepat dengan pendekatan berbasis data yang terarah dan strategis.
- Data akan diolah untuk menentukan bantuan tepat sasaran, konsolidasi data bantuan, dan integrasi dengan NIK dan lingkungan penerima.
- Inisiatif ini dinilai membawa dampak positif yang signifikan, termasuk efisiensi anggaran, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah.
Bandar Lampung, IDN Times - Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem melalui pendekatan berbasis data yang lebih terarah dan strategis. Upaya tersebut terungkap dalam Rapat Presentasi Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, Senin (14/7/2025).
PMO Data Kemiskinan Ekstrem menjadi tulang punggung dalam penyajian data yang komprehensif, mulai dari identifikasi jumlah penduduk miskin ekstrem, pemetaan kantong-kantong kemiskinan, hingga analisis penyebab dan penerima manfaat program bantuan. “Informasi ini krusial untuk memantau kemajuan, mengevaluasi efektivitas program, dan merumuskan keputusan strategis yang lebih tepat,” jelas Marindo
1. Targetkan bantuan lebih tepat sasaran
Marindo menegaskan, data yang terkumpul akan diolah oleh BPS dan menjadi dasar penentuan siapa saja yang paling membutuhkan bantuan, termasuk wilayahnya. “Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi penerima,” tegasnya.
Senada dengan itu, Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung yang berafiliasi dengan Bappeda memaparkan strategi konsolidasi data bantuan agar tak tumpang tindih. “Kami ingin menarik total semua data bantuan dari berbagai sumber, lalu menyaringnya berdasarkan kebutuhan dan lokasi penerima yang paling membutuhkan,” ujar Mahir.
2. Integrasi dengan NIK dan lingkungan penerima
Untuk memperkuat akurasi, bantuan juga akan disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan perorangan. Mahir menambahkan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi instrumen penting dalam proses ‘layering’ bantuan agar lebih terintegrasi.
Langkah ini, menurut Mahir akan mempercepat capaian target pengentasan kemiskinan ekstrem yang lebih efektif dan merata.
3. Dorong transparansi dan efisiensi anggaran
Mahir menambahkan, Inisiatif ini dinilai membawa dampak positif yang signifikan. Selain memperkuat koordinasi antarlembaga, juga mendorong efisiensi anggaran, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya publik.
“Kami optimis pendekatan ini bisa menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di Lampung,” tandasnya.
