Kuota Masih Banyak, Pendaftar Sertifikasi Halal Di Lampung Baru 107

Sertifikasi halal gratis merupakan program nasional dari Kementerian Agama mulai 21 Maret hingga 30 Juni 2022. Program ini dilakukan agar memudahkan pemilik usaha mikro dan kecil (UMK) untuk melakukan sertifikasi halal pada produknya dengan tanpa biaya.

“Kalau pakai reguler kan biaya pendaftaran dan penetapan kehalalan produknya 300 ribu, biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal 350 ribu. Kalau ini kita self declare ini 0 rupiah, karena biaya pendaftaran dan penetapan halalnya disubsidi,” jelasnya.

Liga mengatakan, ada beberapa syarat bagi pelaku usaha untuk dapat mengikuti proses sertifikasi halal. Pertama produk tidak berisiko atau pelaku usaha menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, kemudian proses produksi juga harus dipastikan kehalalannya.

“Memiliki hasil penjualan tahunan (omzet) maksimal 5 ratus juta rupiah, punya NIB, lokasi dan alat produksi halal, aktif berproduksi, produknya berupa barang, bahan halalnya ada sertifikat halalnya. Selain itu tidak menggunakan bahan berbahaya, dan proses pengawetan produk tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle),” katanya.

Pelaku usaha juga wajib melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL. Secara rinci, persyaratan dapat dilihat melalui laman http://sehati.halal.go.id/#portfolio.

Liga mengatakan ada salah satu persyaratan menyebutkan bahan produksi harus memiliki sertifikasi halal. Namun tidak semua bahan diwajibkan memiliki sertifikat halal.

Bahan-bahan yang tidak diwajibkan sertifikasi halal seperti bahan nabati, hewani nonsembelihan seperti ikan, bahan dari fermentasi mikroba seperti tape dan oncom, air alam, bahan olahan tidak berisiko mengandung dan/atau tidak terkontaminasi bahan tidak halal, bahan tambang, dan bahan kimia.

“Misalnya ada bahan sayur, itu tidak perlu membuktikan sertifikat halal dari produk sayurnya. Ikan pun begitu, karena ikan bukan daging yang disembelih,” katanya.

Lebih lanjut, Liga mengatakan self declare bukan berarti begitu mendaftar langsung mendapat sertifikasi. Ada beberapa proses verifikasi dan validasi sebelum sertifikat keliar.

“Kita ada pendampingan PPH, jadi pelaku usaha memenuhi persyaratan saja yang akan menjadi penerima fasilitasi sertifikasi halal gratis ditandai dengan diterbitkan nya Surat Tanda Terima Dokumen (STTD),” katanya.

Pada alur sertifikasi halal tersebut, setelah pelaku usaha membuat akun SIHALAL melalui laman ptsp.halal.go.id, pelaku usaha harus mengajukan sertifikasi halal dengan memilih self declare dan menulis kode fasilitasi (SEHATI22).

Setelah itu akan melalui proses verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH, verifikasi Dokumen oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sidang fatwa MUI, barulah BPJPH menerbitkan sertifikat halal.