KPU Lampung Selatan Gelar FGD Bahas Penetapan Dapil dan Pencalonan

Rival menyampaikan, masukan dari seluruh pihak yang hadir akan menjadi bahan pertimbangan berharga. Hasil diskusi selanjutnya akan diteruskan sebagai masukan resmi kepada KPU Provinsi Lampung dalam merumuskan langkah strategis penyelenggaraan demokrasi ke depan.

"Forum ini menjadi wadah penting untuk memperkuat demokrasi sekaligus membahas representasi politik masyarakat di daerah," ujarnya.

Melalui FGD ini, KPU Lampung Selatan berharap dapat terbangun pemahaman kolektif antar pemangku kepentingan. Dengan demikian, penyusunan dapil tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga mampu mewujudkan demokrasi yang transparan, representatif, dan berkualitas di Bumi Khagom Mufakat.

Kepala Badan Kesbangpol Lampung Selatan, Martoni Sani, turut menekankan pentingnya peran serta seluruh pihak menyukseskan tahapan pemilu. Menurutnya, representasi politik tidak akan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta partai politik.

“Keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah daerah menjadi penentu dalam memastikan representasi politik berjalan sesuai aturan,” jelas Martoni.

Sebagai narasumber, Subagyo memaparkan Lampung Selatan memiliki alokasi 50 kursi DPRD. Sesuai aturan, setiap dapil mendapatkan minimal tiga kursi. Dengan jumlah penduduk yang hampir mencapai 800 ribu jiwa, distribusi kursi DPRD sangat dipengaruhi oleh perhitungan demografis.

“Jika dikaitkan dengan rumus perhitungan, jumlah penduduk yang lebih dari 100 ribu akan mendapat jatah kursi. Hal ini menjadi dasar dalam menyusun daerah pemilihan (dapil),” jelas Subagyo.

Ia juga menegaskan pentingnya penerapan tujuh prinsip pendapilan yang telah menjadi acuan nasional, di antaranya kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, kesinambungan dapil dari pemilu sebelumnya, serta keterwakilan masyarakat secara adil.