KPU: Caleg Demokrat dan PKS Diperiksa atau Tidak Ranah Gakkumdu

Erwan menjelaskan, PSU merupakan salah satu hal harus dilakukan KPU karena diatur secara regulasi. Merujuk peninjauan di empat TPS menggelar PSU berlangsung lancar. KPU supervisi langsung termasuk kebutuhan logistik, distribusi logistik dari kantor KPU langsung.

Bahkan, surat undangan PSU kepada DPT empat TPS  selambatnya H-1 sudah terkirim. Semua logistik pemilu, kelengkapan pemungutan penghitungan suara difabel PSU semua, nah mudah mudahan PSU hari ini sama dengan pemilu sebelumnya, dibuka dipukul 07.00 selesaipukul 13.00 WIB.

"Lalu nanti dilakukan penghitungan surat suara yang dilakukan PSU berurutan, lalu proses penghitungan detail disalin dicek hasilnya. Ini yang akan di dilakukan oleh petugas KPPS hari ini," urai Erwan. 

Ia menambahkan, enggan berspekulasi apakah jumlah pemilih datang ke TPS PSU berkurang atau tidak. Kita liat aja nanti yang penting pemberitahuannya sudah kita berikan ya," jelasnya. 

Terkait KPPS di TPS PSU diganti, Erwan mengatakan, 7 KPPS di Way Kandis seluruhnya diganti. Lalu di Lampung Timur ketua dan dua anggota diganti. Sedangkan TPS PSU lain masih menggunakan petugas KPPS yang sama.

Sedangkan honor KPPS di TPS ada dugaan kecurangan pemilu belum dibayar. Khusus pembuatan TPS sudah dibayarkan sebelum tanggal 14 Februari lalu.

Disinggung honor KPPS di TPS sebelumnya saat hari H Pemilu 2024 bakal dialihkan ke KPPS di TPS PSU, Erwan mengatakan akan menelaah regulasi terlebih dahulu. 

"Nanti kita telaah ya regulasinya. Pada prinsipnya hari ini juga petugas tetap akan kita bayar honornya, tetapi yang lama itu belum dibayarkan khusus untuk TPS 19, termasuk untuk yang TPS 31 juga belum dibayarkan," ujarnya. 

Erwan juga angkat bicara relokasi TPS 19 Way Kandis di tempat yang baru. Menurutnya, relokasi TPS di tempat yang baru tidak menyalahi aturan dan masih berada dipemukiman tempat pemilih berada di TPS 19.

Ia menambahkan, tidak ada perbedaan mekanisme pemilu saat 14 Februari dan PSU hari ini. "Hanya perbedaannya waktu pelaksanannya," jelasnya.

"PSU itu kan dilaksanakan paling lambat 10 hari sejak pemungutan penghitungan suara, jadi untuk perbedaannya dia paling lambat 10 hari, yang kedua seluruh perlengkapan pemungutan penghitungan suara kita ada label PSU termasuk surat suara itu ada label PSU-nya," paparnya. 

Erwan menjelaskan, informasi terkini seputar pemeriksaan oknum diduga curang saat pemilu 14 Februari lalu masih menjadi atensi dan diselidiki Gakkumdu. 

"Sudah Gakkumdu melakukan penyelidikan dan kita atensi kok. Saya atensi langsung dengan bawaslu dan Polda Lampung ya agar peristiwa di TPS 19 ini dilakukan penyidikan oleh Gakkumdu. 

Perihal dua caleg dari Partai Demokrat dan PKS akan diperiksa Gakkumdu, Erwan mengaku diserahkan ke Gakkumdu dan Bawaslu. Tapi KPU tetap memberikan atensi agar pidana pemilunya berjalan.

"Kalau kita kan administratifnya sudah jelas kita PSU kan begitu. Terhadap caleg kewenangannya di Gakkumdu itu prosesnya. Kalau masalah prosedur pemeriksaan dan lain sebagainya, siapa yang terlibat itu kita serahkan prosesnya di bawaslu dan Gakkumdu," tegasnya. 

Perihal pemeriksaan tujuh KPPS TPS 19 Way Kandis ke depan bakal dikenakan sanksi, Erwan mengatakan, KPU melihat terlebih dahulu prosesnya. 

"Kita liat dulu prosesnya seperti apa, siapa yang diperiksa kan kita belum bisa menjawab. Kita kan praduga tidak bersalah siapa yang jadi aktor siapa yang jadi pelaku ya kita serahkan prosesnya di Gakkumdu," katanya