KPK Terima 385 Pengaduan Dugaan Tipikor di Lampung

KPK telah mendampingi pemda dalam melakukan intervensi atas delapan aspek tata kelola pemerintahan daerah di Lampung dua tahun terakhir. Rinciannya,  aspek optimalisasi penerimaan daerah, manajemen aset daerah, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), dan tata kelola dana desa.

Kedelapan aspek tersebut menjadi poin-poin penilaian kemajuan program pembenahan tata kelola pemerintahan, yang tercantum dalam aplikasi yang disebut Monitoring Centre for Prevention (MCP). Merujuk aplikasi itu, pencapaian skor MCP Lampung 79 persen hingga Juni 2020. Skor ini menempatkan Lampung di posisi teratas ketujuh secara nasional, di bawah DKI Jakarta 91 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 84 persen, Banten 82 persen, Jawa Timur 81 persen, Jawa Tengah 81 persen, dan Riau 80 persen. Angka rata-rata MCP nasional adalah 69 persen.

Terkait aspek manajemen aset daerah, KPK mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung. Tercatat hingga awal Agustus 2020 telah mensertifikasi 267 bidang tanah milik Pemda se-Lampung.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyambangi Polda Lampung. Ia menjelaskan, kedatangannya ke Polda Lampung untuk koordinasi supervisi dalam penanganan beberapa perkara tindak pidana korupsi.

Ada tiga hal yang disampaikannya dalam pertemuan dengan Kapolda beserta jajaran. Pertama, pemerintah daerah beserta jajaran, Polda Lampung serta TNI sukses menangani pandemik COVID-19. Apalagi, provinsi setempat masuk lima besar terbaik penanganan COVID-19 di Indonesia.

Kedua, kunjungan ke Polda Lampung dalam rangka komunikasi dan koordinasi serta supervisi dalam penanganan perkara. Merujuk data, Polda Lampung menorehkan prestasi penanganan tindak pidana korupsi pertama. “2018 27 perkara sudah selesai tindak pidana korupsinya, begitu juga tahun 2019, pemeriksaan keungan juga raih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian," paparnya.

Dari penanganan tipikor tersebut, Firli menyoroti beberapa kendala terkait perhitungan kerugian negara dan kepentingan ahli. "Baik ahli perhitungan kerugian negara, dan KPK akan memberikan peluang bantuan termasuk biaya kehadiran ahli kerugian negara," jelasnya.

Selain Polda Lampung, Ketua KPK Firli Bahuri dalam kunjungan kerja ke Lampung menyambangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Jumat (7/8/2020). Usai pertemuan tertutup dengan pimpinan Kejati, Firli kepada awak media menjelaskan, prestasi penanganan perkara tipikor oleh Kejati Lampung luar biasa.

Prestasi tersebut mulai dari penuntutan hingga pelimpahan berkas perkara. "Penuntutan sudah jalan, penyidikan, berkas perkara dari Polda ada 6, dan di Kejati sudah dilakukan penuntutan. Ada yang sudah eksekusi, yang penyelamatan aset sudah sampai Rp17 miliar cukup prestasinya," paparnya.

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Haruna menambahkan, kunjungan Ketua KPK ke Kejati dalam rangka rapat koordinasi terkait penegakan tindak pidana korupsi. Firli memberi  masukan kepada kejaksaan kejahatan korupsi tidak hanya dilakukan penindakan saja, namun pencegahan dengan cara integrasi antar instansi penegak hukum.

Ketua KPK Firli Bahuri melakukan kunjungan kerja ke Lampung 6-7 Agustus 2020. Hari pertama kunjungan, ia bertemu Gubernur Lampung beserta kepala daerah 15 kabupaten/kota. Pertemuan terkait Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dengan Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung.

Ia menyatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 harus bersih dari money politic dan bentuk kecurangan lainnya. Berdasarkan pengalaman KPK, pilkada jadi ajang penciptaan koruptor baru. Itu  merujuk, kepala daerah yang terpiilih ada yang menjadi tersangka kasus korupsi.

Catatan KPK sejak Pilkada Langsung diterapkan 2005 lalu, sebanyak 300 kepala daerah di Indonesia menjadi tersangka kasus korupsi. Dari total itu, 124 di antaranya ditangani KPK. Khusus di Lampung periode 2016 sampai 2019, ada kepala daerah tertangkap tangan oleh KPK.

Firli menjelaskan, pihaknya menerapkan tiga pendekatan mengawal Pilkada bersih. Pertama, pendekatan represif bertujuan menimbulkan efek jera, sehingga orang takut korupsi. Kedua, pendekatan pencegahan melalui perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan, sehingga orang tidak bisa korupsi. Ketiga, pendekatan edukasi dan kampanye publik. Metode ini menyasar kerubahan kesadaran masyarakat agar tidak mau melakukan korupsi.

KPK bersama Inspektorat Daerah bersinergi mengawal penyaluran bantuan sosial penanganan pandemik COVID-19. Itu melalui aplikasi Jaga Bansos.

Ketua KPK, Firli Bahuri, menjelaskan masyarakat Lampung bisa melaporkan penyimpangan terkait distribusi bansos COVID-19. Di provinsi setempat tercatat ada 60 pengaduan masyarakat melalui aplikasi Jaga Bansos.