KPK Soroti Tunggakan Pajak Ranmor Provinsi Lampung Rp1,49 Triliun

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto  menjelaskan, pihaknya belum menyisir data kendaraan seluruhnya. Itu terkait sorotan KPK seputar akumulasi tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Provinsi Lampung Rp1,49 triliun.  

Ia menyampaikan, salah satu upaya Pemprov untuk menggenjot pelunasan tunggakan pajak dengan memberikan pembebasan denda. Program itu digulirkan April hingga September 2020.

Bantuan sosial penanganan COVID-19 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui dinas sosial telah mencairkan dana sebesar Rp27 miliar dibagi tiga tahap. Anggaran tersebut telah disalurkan untuk 180.000 kepala keluarga (KK) dalam bentuk paket yang dibagikan selama tiga bulan. Masing-masing paket senilai Rp150.000. KPK berharap, masyarakat dapat terus diberi akses untuk menyampaikan aspirasi terkait bansos.

“KPK sudah melihat website pemda. Di sana ada informasi terkait satgas bansos. Pemda dapat melengkapinya dengan informasi anggaran pemda, anggaran pemprov, daftar penerima bantuan, daftar pemberi bantuan, dan seterusnya,” ujar Niken Ariati, narahubung Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah Lampung KPK RI.

Pantauan lainnya dilakukan KPK adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pemprov Lampung dan Pemkab Lampung Timur. Mulai tahun ini sudah tidak ada lagi pelimpahan dari masing-masing dinas. Semua sudah terintegrasi di PTSP. KPK dalam hal ini menekankan pentingnya Standard of Procedure (SOP).

“Terkait DPMPTSP, hal yang akan menjadi concern kami nanti ke depan adalah menyangkut masalah SOP. SOP ini untuk memastikan semua kendali ada di DPMPTSP. Jadi seluruh hal teknis seperti waktu pengurusan, syarat yang diperlukan, rincian biaya, semua dirangkum dan diatur dalam satu SOP yang diputuskan oleh Gubernur untuk mengatur masing-masing proses perizinan,“ tegas Nana.

Kepala Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah IV KPK, Nana Mulyana, menjelaskan, KPK akan terus melakukan monitoring agar upaya pencegahan korupsi di daerah terus berjalan. Diharapkan inisiatif pemda agar perjanjian kerja sama (PKS)dengan pihak-pihak terkait di-update apabila sudah tidak berlaku lagi. KPK mengingatkan juga pentingnya peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Ia juga mengingatkan jangan sampai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitias APIP hanya baik di atas kertas. KPK, lanjutnya, berharap kerja nyata APIP dalam mengawal kinerja pemda dapat benar-benar dirasakan dampaknya.

“Maksimalkan anggaran dan jumlah personelnya. Jangan sampai pemda kehilangan wibawa,” ujar Nana.