Korporat Stockpile Bungkam Protes Warga dengan Beri Sembako dan Kerja

26 Mei 2023, 21:35 WIB

Stockpile di Bumiwaras. (IDN Times/Istimewa)

Bandar Lampung, IDN Times - Kolaborasi WALHI Lampung dan konsentris.id menemukan fenomena maraknya stockpile batu bara di Lampung pada akhir 2022. Total ada 17 titik dengan rincian 9 titik di Kecamatan Sukabumi dan Panjang Kota Bandar Lampung dan 8 titik di Kecamatan Tanjung Bintang dan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

Menurut data WALHI Lampung perusahaan stockpile di Bandar Lampung antara lain milik PT Hasta Dwiyustama, PT Bumi Lampung Putra, PT Bumiwaras atau PT BTL, PT Sumatera Bahtera Raya, PT Mitra Inti Serasi Internasional, PT Borneo Trade Energi, dan ada belum diketahui nama perusahaannya.

Dari 9 titik stockpile itu, ada lima perusahaan belum mendapatkan izin dan atau sedang mengajukan izin. Mirisnya stockpile ini dibangun di tengah pemukiman warga.

Padahal menurut peraturan, pembangunan stockpile batu bara minimal dibangun dengan jarak 1 kilometer dari pemukiman masyarakat. Imbas tak taat aturan itu, saat ini masyarakat terkena dampak dari adanya stockpile tersebut.

1. Stockpile Bandar Lampung sudah mengganggu kesehatan masyarakat

Diskusi WALHI Lampung tentang maraknya stockpile di Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)

Dampak stockpile di Bandar Lampung ini ternyata dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ada dampak fisik dan sosial ekonomi.

Seperti pengakuan Yusuf, warga sekitar stockpile di Kelurahan Way Lunik Kecamatan Panjang. Ia mengatakan debu dari batu bara itu sudah mengganggu tempat usaha dan rumahnya.

“Awalnya kami tidak tahu adanya stockpile itu. Tiba-tiba saya perhatikan kok debu di warung itu sudah muncul aja. Sudah dibersihkan, ada lagi. Saya ngelap meja berkali-kali debu terus saja ada. Pokoknya sudah masuk ke rumah dan bak mandi. Bau juga,” katanya.

Tak hanya itu, Yusuf pun pernah mengalami batuk parah di antara September sampai Oktober 2022. Di mana waktu itu merupakan saat stockpile-stockpile mulai banyak dibangun di Bandar Lampung.

2. Aspek sosial ekonomi masyarakat akibat adanya stockpile

Stockpile di Waylunik. (IDN Times/Istimewa)

Tak hanya Yusuf, Nelayan Kecamatan Panjang, Suwandi juga menyampaikan unek-uneknya terkait adanya stockpile dan dampaknya terhadap penghasilannya sebagai nelayan.

“Selain debu yang juga kita rasakan, ternyata ada tumpahan batu bara juga yang jatuh ke laut dari stockpile itu. Otomatis laut jadi panas dan ikan yang tadinya ada di pinggir jadi pindah ke tengah. Jujur kita kesulitan mencari ikan, kami seharusnya tidak jauh melaut jadi harus ekstra dan ke tengah laut dulu,” paparnya.

Padahal menurut Yusuf dulu ikan-ikan bisa dengan mudah mereka temukan di pinggir laut, karena mereka merupakan nelayan dengan perahu motor atau perahu layang.

3. Masyarakat datang ke DPRD, malah jadi ajang pembagian sembako pihak perusahaan

Gedung DPRD Kota Bandar Lampung. (dprd-bandarlampung.go.id)

Yusuf bercerita, hingga saat ini debu-debu itu masih dirasakan oleh masyarakat sekitar stockpile. Namun memang tidak separah saat September hingga Oktober 2022. Terkait masalah ini pun masyarakat telah melakukan aduan kepada pamong kelurahan dan DPRD.

“Ada pertemuan di kelurahan waktu itu tapi gak ada jalan temu. Akhirnya kita lapor ke Komisi 3. Tapi sayangnya malah di sana jadi ajang pembagian sembako ke masyarakat. Saya juga sempat diiming-imingi suruh kerja di sana tapi saya gak mau,” ujarnya.

Pihak masyarakat menilai aksi protes mereka tersebut, malah menjadi wadah perusahaan untuk meredakan amarah masyarakat dengan memberikan sembako dan lapangan pekerjaan. Seolah berharap masyarakat tidak ada protes lagi.

4. Beberapa perusahaan batu bara di Bandar Lampung ternyata ada dimiliki salah satu anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung

Stockpile di Bandar Lampung. (IDN Times/Istimewa)

Menanggapi ini, perwakilan Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Jumadi mengatakan, pihaknya telah mendapat lima kali aduan terkait hal tersebut dari masyarakat.

“Pengaduan ada lima kali dan lima kali hearing juga. Kita memanggil pelaku usaha dan masyarakat yang terdampak dan kita juga turun ke lapangan. Fungsi kita mengawasi, kalau ada pelanggaran kita akan buat rekomendasi mulai dari peringatan, denda sampai penutupan kalau memang perlu,” ujarnya.

Meski demikian ia tidak bisa merespon banyak terkait masalah perusahaan memberikan sembako dan iming-iming pekerjaan pada masyarakat. Ia mengatakan itu salah satu bentuk CSR perusahaan pada masyarakat terdampak.

Diketahui juga dari pemantauan WALHI Lampung bersama Ekosentris, beberapa perusahaan batu bara dan stockpile tersebut ternyata dikelola oleh anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan DPRD Provinsi Lampung.

5. Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung akan lakukan evaluasi dokumen UKL-UPL

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, Budiman P Mega, saat menyambangi kantor Kejati Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung, Budiman mengatakan pemda memberikan izin berusaha pada perusahaan karena pemerintah tidak boleh melarang orang untuk membuka usaha dengan tetap memenuhi persyaratan adanya izin UKL-UPL, amdal, dan sebagainya.

Dokumen UKL-UPL merupakan dokumen berisi teknis pengelolaan usaha sehingga dapat dilakukan pemantauan oleh pengambil keputusan penyelenggaraan usaha atau kegiatan terhadap usaha atau kegiatan tentang dampaknya terhadap lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjadi salah satu persyaratan dalam mengajukan Izin Lingkungan.

“Stockpile menyebabkan keresahan ini kami sadar, tapi kalau mereka punya izinnya kita bisa apa. Yang bisa kita lakukan adalah pengawasan melihat yang mereka lakukan sudah sesuai belum dengan UKL-UPLnya. Nanti setelah berjalan 6 bulan, kita evaluasi dari jaring limbah semuanya, yang dari masyarakat hari ini jadi masukan kita,” ujarnya.