Korban Kekerasan Demonstrasi Omnibus Law Bingung Biaya Medis RS

Ketua Tim Advokasi Kebebasan Berpendapat LBH Bandar Lampung, Qodri Ubaidilah, menyatakan, satu dari dua warga yang mendapat pendampingan hukum LBH menerima tindakan kekerasan dari aparat penegak hukum yang melakukan razia di sekitar area kantor DPRD. Tim investigasi LBH sudah mendatangi pelapor untuk meminta tanda tangan perihal pendampingan hukum.

Ia menyatakan, LBH mengecam aksi sweeping dilakukan aparat penegak hukum. Ia menilai, aksi itu salah satu bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. Apalagi, sweeping banyak yang salah sasaran.

Salah satu warga yang meminta pendampingan LBH yakni Asep Nasrulah (23). Ia adalah warga Sukarame II, Telukbetung Barat, Bandar Lampung. Saat ini Asep sedang menjalani perawatan intensif di RS Bhayangkara Polda Lampung.

Wiwik Lestari selaku istri Asep, mengatakan, sang suami sudah menjalani CT scan di area kepala dan berada di ruang rawat inap. Ia mengaku, sudah ada beberapa anggota polisi yang berkunjung menjenguk dan mendata korban. Kendati demikian, belum ada kepastian terkait biaya penanganan medis.

Bidpropam Polda Lampung memeriksa sejumlah personel diduga melakukan tindakan kekerasan saat aksi menentang UU Cipta Kerja di DPRD Provinsi Lampung.

Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, menyampaikan, pihaknya baru memeriksa personel hari ini, Senin (12/10/2020) lantaran 5-11 Oktober, para personel itu masih bertugas mengamankan wilayah. “Saat ini pemeriksaan masih berlangsung dan bertahap,” ujarnya.

Kabid Propam Polda Lampung, Kombes Pol Joas Ferico Panjaitan, menambahkan, pihaknya memeriksa secara internal anggota yang diduga melakukan kekerasan saat pengamanan unjuk rasa. Terkait jumlah anggota yang diperiksa, ia enggan merinci.