Kontribusi Garis Kemiskinan di Lampung Didominasi Kelompok Makanan

15 Okt 2022, 09:03 WIB

Ida, badut boneka di Kota Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Bandar Lampung, IDN Times - Menjadi badut boneka dan berjalan berkilo-kilo meter mau tak mau harus dilakukan Ida (50), seorang ibu tiga anak warga Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. Hal itu terpaksa ia lakukan untuk mengisi kekosongan waktu lantaran tak bisa berdagang karena kehabisan modal.

“Kalau ngebadut saya baru 5 bulan. Aslinya saya dagang pempek keliling di sekitar Simpur Center. Tapi karena modalnya habis jadi ya ngebadut dulu. Nanti uang ngebadut saya ambil sedikit buat dagang pempek. Paginya dagang pempek, nanti jam 2 (siang) saya ngebadut,” ujarnya ketika ditemui IDN Times di salah satu ruas Jalan ZA Pagar Alam, Jumat (14/10/2022).

Ida biasanya memperoleh omzet harian sekitar Rp50 ribu tiap berdagang pempek. Namun Ia mengaku, pendapatan itu tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya dan selalu saja kurang.

“Dagang juga gak pasti, kadang ya sepi juga jadi gak dapat (penghasilan). Kalau ngebadut seenggaknya saya dapatlah 50-150 (ribu) tiap harinya. Tapi itu belum ongkos nyewa kostum sama radionya. Saya nyewa ini semua 50 (ribu), ongkos seringnya pakai Maxim mobil sama teman berdua patungan kadang 10 ribu kadang 15 ribu,” jelasnya.

1. Ida bersyukur masuk ke dalam keluarga mendapat bantuan pemerintah

Program Keluarga Harapan. (Portal Informasi Indonesia)

Meski memiliki tiga putri, Ida kini hanya tinggal bertiga saja dengan anak bungsu yang duduk dibangku kelas 3 SMP dan suaminya. Sedangkan dua anak lainnya sudah berkeluarga secara mandiri.

“Suami saya kerja bangunan. Jadi gak setiap hari ada kerjaan. Tapi Alhamdulillah sih sekolah anak saya dari SD sampe sekarang gratis karena dapat biling (program beasiswa untuk masyarakat tidak mampu). Rumah juga udah sendiri, jadi bersyukur banget ada bantuan itu,” ungkapnya.

Selain itu Ida juga menyampaikan, dirinya beserta keluarga termasuk ke dalam keluarga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ia mendapat subsidi BPJS Kesehatan tiap bulan, bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Rp600 ribu per tiga bulan, dan Program Keluarga Harapan berupa sembako seperti beras, ayam, telur, sayur, dan buah.

“Kalau pelatihan gitu saya gak pernah. Gak pernah dengar juga. Kalau ada mah saya mau banget. Karena jujur saya gak mau ngebadut, capek. Penginnya dagang aja. Saya pengin banget pemerintah mungkin bisa modalin masyarakat kecil kayak kita untuk usaha dagang,” ujarnya.

2. Lebih dari 1 juta jiwa penduduk miskin di Provinsi Lampung

Ilustrasi kemiskinan (IDN Times/Arief Rahmat)

Kisah Ida hanyalah sedikit kisah dari ribuan penduduk miskin masih ada di Kota Bandar Lampung. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung ada sekitar 98.760 jiwa penduduk miskin di Kota Bandar Lampung terhitung 2021. Sedangkan Bandar Lampung merupakan kab/kota urutan keempat terbawah berdasarkan banyaknya penduduk miskin.

Total penduduk miskin menurut BPS di Provinsi Lampung pada 2021 adalah sebanyak 1.083.930 jiwa. Mengalami penambahan sebanyak 34.610 jiwa dari tahun sebelumnya. Padahal angka tersebut mengalami penurunan dari 2019 yang mencapai 1.063.660 jiwa.

Kepala BPS Provinsi Lampung, Endang Retno Sri Subiyandani menyampaikan, kenaikan angka penduduk miskin di Provinsi Lampung pada 2020 ke 2021 diakibatkan oleh pandemik COVID-19 saat itu merajalela. Kebijakan PPKM membuat hampir semua sektor ekonomi jatuh.

Pada 2021, ada empat kabupaten di Lampung yang memiliki angka penduduk miskin terbanyak yakni Kabupaten Lampung Timur (159.790 jiwa), Lampung Tengah (155.770 jiwa), Lampung Selatan (145.850 jiwa), dan Lampung Utara (121.910).

3. Kontribusi garis kemiskinan di Provinsi Lampung masih didominasi kelompok makanan

Ilustrasi bahan pangan pokok. (IDN Times/Faiz Nashrillah)

Sedangkan dilihat dari kontribusi garis kemiskinan di Provinsi Lampung, Endang mengatakan sejak 2021 hingga Maret 2022 tercatat pengeluaran penduduk paling banyak masih didominasi oleh makanan. Kelompok makanan ini memberikan sumbangan sebesar 73,57 persen untuk wilayah perkotaan dan 75,60 persen di pedesaan. Lain lagi rokok kretek filter menyumbang sebesar 12,71 persen di perkotaan dan 10,90 persen di perdesaan.

“Jika dihitung konsumsi kalori dan protein penduduk Lampung per kapita per hari pada tahun 2021, mencapai 2.097,21 kkal dan 57,65 gram. Padahal pemenuhan jumlah, mutu, dan ragam makanan yang dikonsumsi masyarakat itu bergantung dari daya beli penduduk tersebut,” jelasnya.

Berdasarkan standar kecukupan gizi rekomendasi dari Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 2018, angka dianjurkan bagi bangsa Indonesia adalah 2.100 kkal dan 57 gram protein. Sehingga, kecukupan kalori di Provinsi Lampung memang masih perlu ditingkatkan.

Sedangkan sumbangsih garis kemiskinan nonmakanan hanya sekitar 20 persen, komoditi perumahan sebesar 8,18 persen untuk perkotaan dan 7,59 persen untuk pedesaan. Listrik hanya memberikan kontribusi 3,21 persen dan bensin 3,60 persen.

4. Tiap pemerintah daerah wajib menyusun program pengentasan kemiskinan pada APBD 2023

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/31/080400526/begini-hitung-hitungan-angka-kemiskinan-di-indonesia-cara-bps

Pada awal September 2022 lalu, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni pernah menyampaikan, pemerintah daerah wajib melakukan penyusunan APBD 2023 memfokuskan program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Hal itu pun bertepatan dengan momen pejabat pemerintah Kota Bandar Lampung tengah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana janjikan tiga program penting pengentasan kemiskinan yang telah Ia rumuskan dalam APBD 2023.

Eva mengatakan, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menitik beratkan beberapa program untuk menuntaskan kemiskinan dalam APBD 2023. Pertama adalah program bazar atau pasar murah di tiap kecamatan dan kelurahan.

Ia melanjutkan program ini merupakan salah satu langkah cepat untuk menghadapi inflasi akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu hingga membuat mayoritas bahan pangan pokok melonjak. Rencananya, ia akan mengadakan subsidi bahan pangan pokok ini secara merata di 20 kecamatan dan 126 kelurahan se-Kota Bandar Lampung.

Kemudian ada program perbaikan rumah untuk masyarakat wilayah pesisir juga akan terus berlanjut hingga 2023. Program ini merupakan rehabilitasi dan mempercantik rumah kumuh di kawasan pesisir Bandar Lampung untuk tujuan desa wisata.

“Kita kan kemarin sudah untuk (kawasan pesisir) Bumi Waras. Nanti dalam waktu dekat, kita akan lanjutkan ke Kecamatan Panjang, Teluk Betung Timur, dan Teluk Betung Barat. Tapi semua wilayah pesisir nanti akan kita datangi, Insya Allah,” kata Eva.

5. Program pinjaman dengan bunga nol persen untuk UMKM

Ilustrasi UMKM dalam event di Kota Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida).

Program ketiga adalah upaya percepatan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membantu UMKM melalui pinjaman dengan bunga nol persen. Sudah sejak lama Eva menggadang-gadang program yang bekerja sama dengan Bank Mandiri tersebut.

Eva mengatakan, IKM maupun UMKM sekecil apapun dapat mengajukan pinjaman ini. Besar pinjaman juga bergantung pada besaran usahanya. Misalnya pedagang kecil seperti pedagang gorengan hanya diperbolehkan meminjam Rp5 juta-Rp10 juta saja. Sedangkan untuk IKM besar seperti Wedding Organizer dapat memijam hingga Rp25 juta.

“Langsung ke (dinas) perindustrian aja, nanti langsung kita proses, tapi dengan syarat tidak ada perjanjian (pinjaman) dengan bank lain. Kita permudah semuanya,” katanya.

Namun nyatanya, masih banyak masyarakat kecil belum mendapatkan sosialisasi mengenai pinjaman tanpa bunga tersebut. Termasuk Ida warga asal Sukarame Bandar Lampung. Sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka bisa meperoleh bantuan modal dagang dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.