Komnas PA Bandar Lampung Dapat 5 Pengaduan Masyarakat Soal PPDB

Lebih spesifik dijelaskan kelima pengaduan tersebut beragam mulai dari masyarakat menyoal mekanisme verifikasi penerimaan para calon peserta didik, hingga menyangkut urusan penentuan aturan jarak zonasi.

Oleh karenanya, Komnas PA Kota Bandar Lampung membentuk posko pemantauan dan pengaduan tersebut sebagai upaya memfasilitasi dan memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait PPDB 2024.

"Ini dibuka inisiatif independen kami sendiri, tapi kami tidak menutup sinergi dengan pihak lain seperti Ombudsman," ucap Apriliandi.

Menurut Apriliandi, jumlah penerimaan pengaduan di tahun ini lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu, posko ini bakal dibuka hingga berakhir masa pendaftaran PPDB di semua tingkat sekolah Bandar Lampung.

"Tahun ini sedikit berbeda (lebih banyak pengaduan) karena di tahun lalu tidak ada, tapi tahun-tahun sebelumnya ada dan sudah kita tangani," jelasnya.

Apriliandi menambahkan, pihaknya mengingatkan sekaligus mengajak masyarakat khususnya para orang tua, agar tidak ragu ataupun takut untuk mengadukan dan melaporkan segala bentu ketidakadilan dialami oleh para anak peserta didik di semua tingkatan.

Pasalnya, sebagai warga negara Indonesia, para anak berhak mendapatkan akses pendidikan layak, tanpa adanya diskriminasi dapat menghilangkan hak anak memperoleh pendidikan.

"PPDB ini harus adil dan mengikuti ketentuan yang sudah disepakati bersama oleh pemerintah, jangan menjadi ajang mengajarkan anak ketidakjujuran atas hak yang semestinya tidak bisa diperoleh," tandasnya.