Komisi Yudisial Bentuk Penghubung KY di Lampung, Warga Ikut Berperan

Menurut data Komisi Yudisial, dalam triwulan pertama 2023, KY mendapat 566 laporan ditambah 360 surat tembusan sehingga totalnya 926 laporan. Dari jumlah tersebut, terdapat 20 laporan berasal dari Lampung. Sedangkan tertinggi ada di DKI Jakarta yakni 97 laporan.

“Jadi trennya itu begini, semakin besar itu kotanya, semakin berkembang dan maju daerahnya. Semakin tinggi populasinya, maka semakin tinggi juga penyimpangannya. Makanya kalau kita mau sebut terbanyak mana DKI Jakarta, kedua Jawa Timur, lalu Medan. Lampung tidak masuk 10 besar,” kata Mukti. 

Ia menyampaikan, hampir kebanyakan masyarakat melaporkan hakim terkait putusannya alih-alih perilaku atau kode etik hakim. Pasalnya keputusan itu tidak bisa diapa-apakan. Namun ketika ada putusan tidak wajar, pihaknya akan mengulik dan menginvestigasi ada apa dibalik itu.

Mukti mengatakan, angka advokasi hakim pun mengalami peningkatan dari 10-15 laporan menjadi 30-35 laporan. Diketahui advokasi hakim merupakan laporan hakim terhadap orang atau kelompok merendahkan kehormatan hakim.

Misalnya, hakim mendapat ancaman, intimidasi, kekerasan, atau bahkan iming-iming dari salah satu pihak dalam kasus ditanganinya, maka hakim wajib melaporkannya pada KY untuk mendapat perlindungan diambil langkah hukum.

“Tapi sayangnya belum ada advokasi hakim yang karena iming-iming itu. Rata-rata terkait ancaman dan teror. Maka ini lah yang menjadi bagian pencegahan, karena kalau hakim mulai diteror berbahaya. Tapi lebih bahaya lagi kalau dapat iming-iming, karena itu kan gak membuat takut ya,” jelasnya.

Mukti menambahkan, bahaya iming-iming hakim ini sebenarnya dapat menurunkan integritas hakim. Di mana keputusan dapat diperjual belikan. Sehingga salah satu bentuk pencegahannya adalah melakukan vokasi dan sosialisasi.

“Sosialisasi, turun ke pengadilan, kadang di kampus juga kita sampaikan. Saya juga bilang kepada hakim kalau sudah merasa diintervensi segera lapor saja,” imbuhnya.

Selain itu konsolidasi juga menjadi langkah besarnya. Seperti terhadap MA, saat ini mulai bersanding dengan KY. Pasalnya jika KY tidak diikutkan maka MA juga akan kewalahan karena tak memiliki pengawasan kuat.

Selain itu, Mukti juga meminta partisipasi masyarakat Lampung membantu KY mengawasi perilaku hakim. Hal itu terbuka dan dapat dilakukan secara online melalui laman https://pelaporan.komisiyudisial.go.id/.

“Makanya kami di sini mengundang semua pihak mulai dari NGO atau LSM, media, mahasiswa, sebagai perwakilan masyarakat juga untuk berpartisipasi dalam pengawasan ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi jika melihat terdapat ancaman, teror, bahkan kekerasan hakim dari oknum tak bertanggung jawab guna untuk melindungi hakim dan putusan yang adil.