Kodam XXI Radin Inten Dorong Kemandirian Pangan Lampung dan Kolaborasi

Menurut Agung, idealnya setiap provinsi memiliki satu Kodam agar fungsi pertahanan dan keamanan dapat lebih efektif. Sebelumnya, wilayah Lampung masih menginduk ke Kodam II/Sriwijaya.

Pembentukan Kodam XXI Radin Inten ini mencakup Provinsi Lampung dan Bengkulu merupakan bagian dari program pemerintah pusat untuk memperkuat pertahanan nasional di seluruh wilayah Indonesia.

“Kodam ini dibentuk sebagai wujud nyata cita-cita Presiden untuk memperkuat pertahanan negara. Belum semua provinsi mampu memiliki kodam sendiri, tapi Lampung dan Bengkulu menjadi prioritas dalam upaya memperkokoh sistem pertahanan,” tambahnya.

Agung juga menegaskan pentingnya kolaborasi Kodam dengan media massa agar informasi dan program Kodam dapat tersampaikan secara tepat sasaran dan memberi manfaat luas bagi masyarakat. “Kami butuh kolaborasi dengan media. Supaya keberadaan Kodam XXI Radin Inten benar-benar terasa dan tepat sasaran,” ujarnya.

Dengan berdirinya Kodam XXI Radin Inten dan dukungan lintas lembaga seperti Polri serta peran aktif masyarakat, Lampung kini memiliki tumpuan baru dalam memperkuat pertahanan sekaligus mewujudkan kemandirian ekonomi dan pangan di daerah.

“Langkah awal ini memang seperti bayi yang baru belajar berjalan, tapi dengan kolaborasi dan semangat bersama, kami yakin bisa berlari untuk Indonesia yang lebih kuat,” tukas Agung.

Selain tugas pertahanan, Kodam XXI Radin Inten juga mengambil peran strategis mendukung kemandirian pangan nasional. Agung menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor melalui pemberdayaan sumber daya lokal.

“Kita harus bisa menjawab tantangan di lapangan, salah satunya di sektor pangan. Ketergantungan impor terlalu tinggi. Maka, Kodam XXI menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk memperkuat kemandirian pangan,” ujarnya.

Bersamaan dengan berdirinya Kodam, turut dipersiapkan pembentukan batalyon Teritorial Pertanian (TP) di Lampung dan Bengkulu. Meski lahan dan bangunan masih disiapkan, personel telah tersedia.

Selain itu, juga tengah dirintis Koperasi Merah Putih (KMP) yang nantinya akan mendukung kebutuhan logistik dan kesejahteraan prajurit. Anggaran operasional sudah tersedia, namun masih terkendala pada kesiapan lahan, kantor, dan sumber daya manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan personel di satuan baru, TNI mempercepat proses rekrutmen tamtama dan bintara. untuk menyiapkan prajurit yang akan ditempatkan di batalyon baru.

“Kami dorong rekrutmen dua kali setahun selama dua tahun ke depan. Ada perubahan syarat, termasuk batas usia maksimal menjadi 24 tahun, dan peluang bagi yang pernah gagal hingga tiga kali untuk mencoba kembali,” kata Agung.

Selain itu, sistem seleksi kini dilakukan secara transparan dengan pendokumentasian video digital. Setiap tahap ujian, seperti tes lari, direkam dan disimpan untuk menghindari praktik kecurangan di lapangan.

“Proses seleksi tidak bisa main-main. Semua terekam video. Kalau peserta ingin protes, bisa lihat rekamannya langsung. Ini sistem yang lebih jujur dan transparan,” tegasnya.

Kassubid PID (Kepala Sub­bidang Penerangan dan Identi­fikasi) Bidang Humas Polda Lampung, AKBP Deni Saputra menambahkan, penanaman jagung, distribusi beras Sembako (SHPH) bekerja sama dengan Bulog hingga mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri menjadi program ketahanan pangan Polri mendukung Asta Cita Presiden.

Di Lampung, terdapat 25 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri, beberapa di antaranya sudah beroperasi di wilayah Jalan Sultan Agung, Way Halim, dan sekitar pintu tol Kotabaru. SPPG juga telah berdiri di Polres Metro dan mendapat apresiasi masyarakat karena mampu memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah.

“SPPG Polri punya standar ketat. Area dapur steril dan higienis, jadi kami hanya bisa meninjau dari luar tanpa masuk ke area pengolahan,” jelas perwira dari Polda Lampung ini.