Metro, IDN Times - Wali Kota Metro Wahdi Siradjuddin, mengatakan, standar pelayanan publik di kota setempat 7 tahun terakhir mendapat predikat zona kuning. Nilai kepatuhan sedang yakni 79,17 persen peringkat ke-12.
“Kita masih perlu mengevaluasi kembali dan butuh meningkatkan kembali kinerja yang lebih maksimal. Dengan begitu, ke depannya Kota Metro mendapatkan predikat kepatuhan tinggi dan predikat terbaik,” ujarnya, Sabtu (8/8/2022).
Guna meningkatkan kinerja pelayanan publik, Pemerintah Kota Metro Rapat Evaluasi Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Tahun 2021. Rapat itu dihadiri langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nur Rakhman Yusuf.
Nur Rakhman mengatakan, Ombudsman RI telah beberapa kali melakukan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.
Nur Rakhman menjelaskan, penilaian ini dimulai dari latar belakang Undang-Undang Pelayanan Publik yang belum lama berlaku. Sehingga perlu diperkenalkan, disusun, ditetapkan, dan diumumkan. Dengan begitu semua pemangku kepentingan mengetahui dan patuh dalam mengindahkannya.
Menurutnya, terbitnya Undang-Undang Pelayanan Publik, Penilaian Kepatuhan oleh Ombudsman tahun 2021, akan dilakukan penilaian kembali. "Terlepas rencana dan tahapan penilaian kepatuhan yang sudah mulai berjalan, meskipun terbentur wabah COVID-19 yang membuat pelaku usaha dan masyakarat ikut terdampak,” katanya.
Nur Rakhman mengatakan, terkait pelayanan publik diharapkan Kota Metro, harus tetap meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi. Sehingga dengan kehadirannya, hanya bersifat pengingat untuk melakukan peningkatan inovasi dalam setiap pelayanan.
“Dengan begitu, saya berharap dengan kehadiran ini, masyarakat dipastikan betul-betul mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik. Jangan lagi Kota Metro belajar ke kabupaten atau provinsi lain ke depannya,” ucapnya.