Kejati Lampung Cabut Proses Audit Kerugian Korupsi KONI dari BPKP

17 Okt 2022, 14:02 WIB

Kejati Lampung memutuskan mencabut proses audit kerugian negara dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung tahun anggaran 2020 dari BPKP Lampung. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Bandar Lampung, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung memutuskan mencabut proses audit kerugian negara dugaan korupsi dana hibah KONI Lampung tahun anggaran 2020, kini tengah ditangani Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung.

Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra mengatakan, keputusan tersebut sebagai bentuk kekecewaan kejaksaan setempat. Itu lantaran pihak BPKP tak kunjung memberikan kejelasan terhadap proses dan hasil audit telah berjalan selama 10 bulan tersebut.

"Kita sudah menyurat ke pihak BPKP, agar permohonan atas pemintaan audit itu untuk dicabut, karena kita meminta kepastian hukum dan penanganan kasus berjalan cepat," ujarnya saat dimintai keterangan, Senin (17/10/2022).

1. BPKP terkesan mengulur-ulur waktu

Kejati Lampung resmi mengumumkan status kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Lampung tahun anggaran 2020 dinaikan ke penyidikan. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Made melanjutkan, tidak tahu persis keterkendalaan pihak BPKP terkesan mengulur-ulur hasil audit. Padahal kejaksaan telah berkoordinasi untuk melengkapi kekurangan dibutuhkan guna memperlancar proses audit, termasuk menggelar pemeriksaan kembali terhadap sejumlah saksi.

"Apa yang diminta sama mereka sudah kami penuhi, data-data untuk proses penghitungan audit. Benar sudah kami kirim surat resmi (pencabulan proses audit)," katanya.

Selain itu dalam perjalanan audit terhitung sudah berlangsung selama 10 bulan tersebut, Kejati Lampung mengklaim, BPKP belum mengirimkan Surat Perintah Tugas untuk tim akan menangani audit tersebut. "Makanya kita ini menunggu-nunggu tapi tidak ada kepastian," sambung Made.

2. Audit diserahkan ke kantor akuntan publik Jakarta

Terkait kelanjutan proses audit, Made menyebutkan, kejaksaan bakal langsung meminta bantuan proses perhitungan kepada kantor akuntan publik di Jakarta. Artinya, proses penghitungan kerugian negara dilakukan secara independen.

"Kemarin sudah kita kirimkan surat terkait pemberitahuan penghitungan kerugian negara oleh auditor independen dalam kasus KONI ini," ungkapnya.

Kejaksaan juga meyakini proses audit independen tersebut berlangsung tidak lama. "Target kita sebelum tutup tahun harus sudah kita terima (audit kerugian negara perkara dugaan korupsi KONI Lampung," sambung dia.

3. Jaksa tunggu hasil resmi lembaga akuntan

Pixabay.com/mohamed_hassan

Disinggung terkait perkiraan kejaksaan terhadap dugaan kerugian negara, merujuk proses pemeriksaan tahap penyelidikan dan penyidikan kasus, Made lebih memilih untuk menyerah hal tersebut menunggu hasil dari lembaga resmi.

"Kita serahkan saja, karena kita sudah mempercayai kepada mereka untuk melakukan audit," tandas dia.