Kampanye di Kampus, Ada Jaminan Bebas dari Politik Praktis?

Dalam diskusi tersebut Akademisi Fakultas Hukum Unila, Muhtadi menjelaskan independensi memiliki dua pengertian yakni dalam aspek indenpendensi lembaganya dan individunya.

Indenpendensi lembaga artinya lembaga tersebut terbebas dari intervensi lembaga lainnya. Sedangkan indenpendensi individual artinya bebas dari intervensi individu lain baik di dalam maupun luar struktur lembaga misalnya dari atasan atau rekan sesama dosen.

“Tapi apakah benar selama ini kampus-kampus benar-benar bebas dari intervensi? Jangan-jangan selama ini intervensi itu sudah masuk hingga akhirnya berakhir dengan adanya OTT. Itu kan karena adanya intervensi. Artinya jangan-jangan selama ini kampus itu selama ini ada intervensi hanya saja terbungkus dengan sesuatu sehingga tidak nampak,” paparnya, Selasa (5/9/2023).

Ia juga mencontohkan, peraturan pemilihan rektor di kampus-kampus di terdapat pernyataan rektor dipilih dalam rapat senat khusus dengan persentase 65 persen suara dari anggota senat dan 35 persen suara menteri sebagai perwakilan pemerintah.

“Dengan masuknya suara menteri pun sebenarnya sudah ada intervensi dari lembaga diluar kampus. Lalu pertanyaannya menteri yang datang ini pejabat politik, aktif, atau tradisional? Bagaimana mungkin kampus bisa bebas dari intervensi pusat, meskipun dibalut dengan istilah “pengawasan”,” jelasnya.

“Dengan terlibatnya menteri dalam pemilihan ini pun, bisa saja tim sukses itu keliling bertemu dengan menteri untuk membawa suara ke kampus. Itu politik praktis bukan?,” tambahnya.

Muhtadi mengatakan, UU Pemilu ini sebenarnya bertolak belakang dengan UU Perguruan Tinggi dan ASN di mana satuan pendidikan dan pegawai negeri (guru dan dosen) harus netral dan tidak boleh berpartisipasi dalam kampanye parpol.

“Maka penting dalam Peraturan KPU (PKPU) ini dibahas. Karena dosen juga ASN, tidak boleh terlibat dalam kampanye parpol. Jangankan ikut mengadakan acara, pakai atributnya saja bisa masalah,” katanya.

Ia mengatakan, sebaiknya penyelenggaran kampanye di kampus nantinya murni dilakukan oleh BEM saja sebagai mahasiswa sedangkan dosen tidak ikut serta dalam kegiatan kampanye.

“Okelah kalau di kampus bisa ya berjalan. Tapi yang dikhawatirkan itu yang di SMA. Kalau mahasiswa ini dinilai sudah merdeka dari kampusnya, beda dengan siswa yang image kepsek itu masih berpengaruh besar dan pemikiran tingkat siswa masih bisa ke arah sana,” jelasnya.    

Tak hanya terkait tumpang tindih antara UU Pemilu dan UU ASN atau Perguruan Tinggi, Muhtadi juga menilai poin tidak boleh adanya alat peraga atau atribut kampanye dalam kampanye di satuan pendidikan dinilai aneh.

“Kampanye tanpa ada alat peraga itu maksudnya gimana? Gak ada atribut baju, banner dan segala macamnya? Lalu visi misi itu apa bukan alat peraga kampanye? kalau condong ke UU memang enggak masuk. Tapi makna secara luas visi misi ya bagian peraga juga,” terangnya.

Sehingga Muhtadin mengatakan KPU juga nantinya harus bisa menjelaskan dalam PKPU terkait siapa saja yang boleh terlibat dalam kampanye di kampus, sekaligus bentuk atribut kampanye dilarang juga harus terperinci.

“Termasuk menurut saya untuk di SMA itu jangan ambil jam di luar sekolah atau di dalam sekolah. Misalnya ambil jam istirahat. Atau jika memang mau di jam pelajaran bisa selipkan saja dalam matpel selaras seperti PPKN dan sebagainya,” katanya.

Terkait putusan MK tentang pemilu untuk memperbolehkan kampanye dilakukan di satuan pendidikan, Muhtadi mengatakan UU Pemilu 2023 tersebut merupakan peraturan tertinggi dalam pelaksanaan pemilu nantinya.

“Jadi kalau ditanya nanti di PKPU juga bakal ada revisi daru putusan MK kalau ada yang tidak sesuai. Itu tidak bisa demikian. Justru putusan MK adalah yang tertinggi sehingga PKPU tidak mau tak mau mengikuti aturan di dalamnya,” jelasnya.

Sehingga Muhtadi menyarankan agar penguatan harus ada di pihak Bawaslu selaku pengawas. Agar kampanye di satuan pendidikan ini berjalan sebagaimana mestinya harus dikuatkan dalam peraturan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Lampung, Iskardo P Pangar pun membenarkan terkat UU Pemilu oleh MK memang menjadi peraturan tertinggi saat ini. Namun ia mengatakan sisi positif terkait kampanye dalam lingkungan kampus bisa membawa suasana baru di perpolitikan Indonesia.

“Jangan sampai juga ada isu kalau hanya kampus negeri saja, karena secara UU pendidikan pondok pesantren juga lembaga pendidikan. Namun yang jadi poin kapan dilarang dalam kampanye ini adalah ketika kampanye melibatkan anak-anak,” katanya.

Di mana tidak semua siswa di SMA merupakan pemilih dalam pemilu. Hanya siswa SMA berusia 17 tahun ke atas atau di bawah itu namun sudah menikah yang bisa memilih.

Tim Pemeriksa Daerah Lampung, Topan Indra Karsa juga menambahkan mengenai peraturan baru ini. Ia meminta siswa dan mahasiswa untuk menjadikan kampus sebagai sarana untuk menguji semua calon pemimpin tersebut.

“Memang isu ini jadi seksi karena pemilu kali ini jumlah pemilih milenialnya banyak. Oleh karena itu kita bisa jadikan saja ini sebagai sarana untuk cermat, selektif, dan bijak terhadap visi misi calon pemimpin.” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan kampanye sehat mereka juga akan melibatkan bawaslu untjm mengawasi pelaksanaan kampanye di kampus.