Kabar Koalisi Demokrat-PKS-PKB, Ini Tanggapan Petinggi Partai Lampung

18 Jun 2022, 15:04 WIB

Ilustrasi Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Bandar Lampung, IDN Times - Aroma kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 kian menyerbak, usai Partai Golkar-PAN-PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Kini giliran Partai Demokrat-PKS-PKB dikabarkan kian mantap menjalin komunikasi untuk saling berkoalisi pada pesta demokrasi mendatang.

Saling gandeng dalam kata koalisi, bak jalan pemulus untuk melewati ketentuan tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Kabar koalisi ketiga partai besar tersebut, telah ditanggapi dan diamini salah satu petinggi DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, selaku Kepala Badan Komunikasi Strategis. Ia mengatakan, komunikasi terjalin di antaranya berkat pertimbangan kesamaan platform, visi, dan cara pandang dalam memperjuangkan hak-hak serta program-program pro rakyat.

"PD-PKS-PKB pernah sama-sama dalam pemerintahan pada periode 2004-2014. Soal Capres atau Cawapres kami kesampingkan dulu, yang kami utamakan adalah apa yang terbaik untuk rakyat. Komunikasi yang kami bangun dilandasi egalitarian atau kesetaraan, tanpa saling mendominasi satu sama lain," ujarnya melalui keterangan resmi diterima IDN Times, Sabtu (18/6/2022).

Lalu bagaimana tanggapan dan sikap para petinggi ketiga partai tersebut di Provinsi Lampung?

1. DPD Partai Demokrat Lampung siap mengamankan dan mendukung kebijakan DPP

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat resmi melantik Pengurusan DPD Partai Demokrat Lampung periode 2021-2025 pimpinan Edy Irawan Arief. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Menyikapi kabar koalisi Partai Demokrat-PKS-PKB, Ketua Bidang Bakomstra DPD Partai Demokrat Lampung, Deni Ribowo mengatakan, DPD akan terus mendukung dan mengamankan segala bentuk kebijakan DPP. Termasuk urusan berkoalisi dengan pihak-pihak partai politik (parpol) luar semisal PKS hingga PKB dan lain-lainnya.

Kebijakan tersebut tentunya, sudah dipertimbangkan DPP Partai Demokrat dengan mengedepankan kolaborasi platform kepentingan masyarakat, hingga DPD Partai Demokrat Lampung sudah sangat siap mendukung kemungkinan-kemungkinan koalisi terjalin.

"Kami di daerah juga selama ini sudah menjalin komunikasi baik dengan seluruh parpol. Jadi kemungkinan berkoalisi sangat besar dan semua tergantung pusat," kata Deni.

2. Partai Demokrat Lampung masih menunggu arahan lebih lanjut

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat resmi melantik Pengurusan DPD Partai Demokrat Lampung periode 2021-2025 pimpinan Edy Irawan Arief. (IDN Times/Tama Yudha Wiguna)

Terkait realisasi koalisi Partai Demokrat-PKS-PKB, Deni menegaskan DPD Partai Demokrat Lampung sebatas masih menunggu arahan lebih lanjut dari DPP Partai Demokrat.

"Andai pusat koalisi dengan partai mana pun menurutnya yang terbaik, kami di daerah tentu menganggap ini langkah baik dan terus berkomunikasi dengan partai politik lain," ucap Anggota Komisi V DPRD Lampung tersebut.

3. DPW PKS Lampung tegak lurus dengan instruksi DPP

Logo baru PKS (Dok. PKS)

Ketua DPW PKS Provinsi Lampung, Ahmad Mufti Salim mengatakan, hingga detik ini jajaran partai di Provinsi Lampung masih belum menerima arahan resmi DPP PKS, terkait wacana koalisi tersebut.

Meski demikian, ia juga ikut menegaskan DPW PKS Lampung akan selalu tegak lurus dengan instruksi maupun arahan DPP PKW, termasuk urusan koalisi.

"Jadi berarti itu (koalisi Demokrat-PKS-PKB) masih proses, pada prinsipnya kalau daerah atau wilayah yang diputuskan DPP, itu pasti sudah dikomunikasikan dan dikalkulasikan," imbuhnya.

4. Koalisi bisa diteruskan di tingkat daerah

Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mardya Shakti)

Bila pada akhirnya tingkat pusat benar merealisasikan wacana koalisi tersebut, Mufti Salim ikut menyampaikan, pembahasan saling gandeng di Pemilu 2024 tidak menutup kemungkinan diteruskan di tingkat daerah yaitu, Provinsi Lampung.

"Sesuai arahan Ketua Majelis Syuro, tema kami di 2024 yaitu, kolaborasi. Jangankan di Pilpres, kami juga akan berkolaborasi di provinsi, kabupaten, hingga kota," tandas Mantan Ketua Komisi V DPRD tersebut.