Jembatan Terbengkalai Sungai Way Bungur, MTI: Alarm Kegagalan Negara

Aditya menegaskan, ketiadaan jembatan layak di Desa Kali Pasir, Way Bungur, Lampung Timur ini telah memaksa para warga, termasuk anak-anak sekolah menempuh akses transportasi yang sangat berisiko setiap harinya.

Kondisi ini berdampak langsung pada kelompok rentan, terutama para siswa sekolah yang setiap hari harus menyeberangi sungai demi mengakses pendidikan. Risiko kecelakaan disebut menjadi ancaman nyata yang terus berulang.

“Anak-anak sekolah seharusnya mendapatkan akses yang aman dan layak. Ketika mereka harus menyeberang sungai dengan perahu sederhana, itu menunjukkan ada kegagalan sistemik dalam penyediaan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Menurut MTI Wilayah Lampung, keberadaan jembatan dalam sistem transportasi wilayah merupakan simpul konektivitas penting yang menentukan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, terbengkalainya jembatan Sungai Way Bungur dinilai telah menciptakan ketimpangan akses nyata dan memperparah kondisi transport poverty.

“Ketika infrastruktur transportasi tidak berfungsi, masyarakat kehilangan kesempatan bergerak secara aman. Dampaknya bukan hanya soal keselamatan, tapi juga kualitas hidup dan produktivitas wilayah,” jelasnya.

Aditya menegaskan, kritik dan keluhan warga belakang viral di media sosial (Medsos) sejatinya dapat dipahami sebagai mekanisme koreksi dalam tata kelola pemerintahan, bukan dianggap sebagai ancaman atau polemik narasi semata.

“Dalam transportasi modern, suara warga adalah early warning system. Fokusnya harus pada substansi persoalan dan solusi konkret, bukan sekadar klarifikasi atau pembelaan,” tegasnya.

Berkaca dari kasus jembatan mangkrak di Sungai Way Bungur, Aditya menambahkan, pemerintah daerah setempat membutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jembatan.

Termasuk kejelasan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, konsistensi penganggaran, hingga transparansi progres pekerjaan. “Infrastruktur transportasi tidak boleh terjebak dalam tarik-menarik administrasi, karena yang dipertaruhkan adalah keselamatan publik,” ucapnya.

Selain itu, MTI Wilayah Lampung menegaskan, masyarakat juga tidak membutuhkan pernyataan semata, melainkan kehadiran nyata negara dalam bentuk infrastruktur berfungsi, aman, dan berkeadilan. “Pembangunan transportasi bukan soal citra, tapi soal nyawa dan hak dasar warga,” imbuh dosen Universitas Bandar Lampung (UBL) tersebut.