Itera Soroti Dampak Tambang: Produksi Tak Bisa Jadi Prioritas Utama

07 Mei 2026, 14:03 WIB

Silviana

Itera Soroti Dampak Tambang: Produksi Tak Bisa Jadi Prioritas Utama

Ilustrasi tambang batu bara (IDN Times/Aditya)

Intinya Sih

Itera menyoroti bahwa aktivitas tambang tak bisa hanya fokus pada produksi, melainkan harus memperhatikan dampak lingkungan dan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.
Regulasi pertambangan di Indonesia dinilai sudah lengkap, namun tantangan utama terletak pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten di lapangan.
Itera mendorong mahasiswa teknik pertambangan memahami aspek teknis, hukum, dan lingkungan agar mampu menghadapi persoalan tambang secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Lampung Selatan, IDN Times - Isu kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang makin menjadi sorotan global. Di tengah tuntutan transisi menuju industri yang lebih berkelanjutan, praktik pertambangan kini tak lagi cukup hanya mengejar produksi dan keuntungan ekonomi semata.

Melihat kondisi itu, Program Studi Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera (Itera) mendorong pentingnya tata kelola pertambangan yang berpihak pada lingkungan dan taat regulasi. Hal tersebut dibahas dalam Studium Generale bertajuk “Environmental Governance in Mining: From Policy Framework to Environmental Consequences” yang digelar secara daring.

1. Aktivitas tambang kini menjadi persoalan sistemik

ilustrasi tambang tembaga (pexels.com/Tom Fisk)

Dalam forum itu, praktisi pertambangan sekaligus Ketua Koperasi Pusat Informasi Pertambangan Indonesia (KPIPI), Wisnu Salman, menilai dampak lingkungan dari aktivitas tambang kini sudah menjadi persoalan sistemik. Menurutnya, perubahan bentang alam, pencemaran air dan tanah, hingga terganggunya keanekaragaman hayati harus diantisipasi sejak tahap perencanaan tambang dilakukan.

“Pertambangan modern tidak bisa lagi hanya berorientasi pada produksi. Perencanaan reklamasi harus dimulai sejak awal, pengelolaan limbah harus presisi, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan,” ujar Wisnu.

2. Implementasi regulasi dan penegakan hukum di lapangan jadi tantangan

Ilustrasi penjara (IDN Times/Istimewa)

Kepala Bidang Hukum dan Kebijakan Tambang PERHAPI Lampung, Anja Firash Ipri Danasla, menyoroti Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi pertambangan yang cukup lengkap. Namun, tantangan terbesar justru ada pada implementasi dan penegakan hukumnya di lapangan.

“Regulasi terus berkembang mengikuti tuntutan global, tetapi tantangan terbesar adalah konsistensi penegakan hukum dan sinergi antar pemangku kepentingan,” kata Anja.

Ia menilai, keterlibatan pemerintah daerah, industri, hingga masyarakat menjadi kunci agar kebijakan pertambangan tidak berhenti di level administratif, tetapi benar-benar berdampak pada praktik tambang yang bertanggung jawab.

3. Mahasiswa teknik pertambangan harus melihat persoalan tambang secara menyeluruh

ilustrasi jejak pertambangan mangan (pexels.com/Vlad Chețan)

Koordinator Program Studi Teknik Pertambangan Itera, Alio Jasipto, mengatakan sektor pertambangan memang memiliki posisi penting dalam pembangunan nasional. Namun tanpa tata kelola yang baik, industri ini juga menyimpan risiko besar terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Sebab itu, Itera mendorong mahasiswa teknik pertambangan tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga memiliki perspektif hukum dan lingkungan agar mampu melihat persoalan tambang secara lebih menyeluruh.

“Itera berkomitmen mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu melihat persoalan secara utuh—dari kebijakan hingga dampaknya di lapangan,” ujar Alio.