Ini Strategi Paslon Independen Wahdi-Qomaru Menang Pilwali Metro

Syaiful Thomi, tim pemenangan paslon nomor urut 01, menjelaskan bagaimana perjuangan paslonnya dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat. Ia meyakinkan sosok Wahdi memang sudah dikenal oleh masyarakat karena berprofesi sebagai dokter.  

“Masyarakat itu barangkali pengin pemimpin yang tumbuh dari masyarakat. Jadi yang saya cermati ini fenomena baru untuk di Lampung bahkan kalau saya dengar 40 pilkada (jalur independen) ini hanya pak Wahdi aja yang unggul,” jelasnya.

Sebelum maju ke Pilkada 2020, paslon tersebut sudah menjalin komunikasi dengan partai dan koleganya di organisasi HMI, Kahmi dan PII. Itu lantaran Wahdi merupakan mantan ketua umum Kahmi Metro dan kader HMI. 

“Terus saya bilang, Anda kan punya karyawan, kolega kita kan banyak kenapa gak coba tempuh jalur perseorangan. Kita ngobrol dulu ajak karyawan kamu coba, bisa ngajak kawan lain gak. Ternyata mereka responsnya bagus itu aja polanya,” papar Thomi.

Ia menerangkan, jaringan yang dibentuk ada dua tim yaitu  TPS (Tim Sepuluh), setiap TPS tersebut berisi 10 orang. Setiap TPS  mencari lagi pendukung 20 orang. Kedua, tim Wawai terdiri dari para perempuan untuk mencari teman-teman perempuan lainnya sehingga bisa mencapai 40 sampai 50 ribu pendukung.

Paslon independen tersebut juga ingin mencetak sejarah baru untuk menjadi wali kota tidak harus lewat jalur partai. Bisa melalui jalur perseorangan dan melakukan pendekatan kepada masyarakat secara langung.

“Jadi kami siang malam door to door ke rumah masyarakat memperkenalkan Pak Wahdi-Qomaru. Jadi semua upaya kami tempuh sampai salat subuh berjamaah. Karena kami kan gak punya partai gak punya perahu. Ya kami lah yang sama Pak Wahdi keliling ke masyarakat,” paparnya.

Wahdi-Qomaru melakukan kampanye secara tatap muka terbatas dengan cara mendatangi dari rumah ke rumah dan mewarkan program sesuai bidangnya. “Pak Wahdi kan dokter kami punya program yang disukai masyarakat yaitu sunat gratis, pengobatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis. Itu keunggulan beliau sehingga masyarakat senang dengan paslon Pak Wahdi dan Pak Qomaru,” tutur Thomi.

Diketahui, dr. Wahdi SpOG adalah seorang pegawai negeri di rumah sakit dan sebagai dokter kandungan dan kebidanan. Selain itu juga sebagai pelaku usaha yang memiliki rumah sakit, hotel dan tempat hiburan seperti kolam renang.

Sedangkan pasangannya, Qomaru merupakan pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terakhir menjabat sebagai Kepala Kementerian Agama Lampung Utara. “Pak Qomaru berangkat dari Muhammadiyah dan Pak Wahdi dari organisasi Kahmi dan HMI. Jadi ya dukungan mereka dari situ,” ujar Thomi.

Setelah pelantikan paslon Wahdi-Qomaru akan langsung menyusun program kerja kembali sesuai visi misi dan langsung konsultasi dengan DPRD serta stakeholder lain. “Kan visi misi kami belum masuk dalam rencana pembangunan jangka pendek dan menengah dari Kota Metro harus kita diskusikan dengan stakeholder,” terang Thomi.

Saat ini paslon tersebut sudah melakukan silaturahmi dengan tiga paslon lain dan mengajak untuk saling bersinergi memajukan Kota Metro. “Kami baru saja silaturahmi dengan paslon (nomor urut) 4," ujar Thomi.

"Sebelumnya sudah dengan paslon 2 dan 3. Kami ingin merajut kembali persaudaraan yang sempat terguncang serta menerima masukan dari semua paslon kemarin,” katanya. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Metro telah menyelesaikan rekapitulasi surat suara tingkat kota dan menetapkan wali kota dan wali kota yang meraih suara terbanyak. Ketua KPU Kota Metro, Nurris Septa Pratama, menjelaskan, pasangan Wahdi-Qomaru meraih suara terbanyak pada pleno rekapitulasi suara tingkat kota.

Duet ini meraih 28.294 suara atau 29,08 persen dari 97.293 suara pemilih. Urutan suara terbanyak kedua dan selisih tipis dengan paslon Wahdi-Qomaru adalah paslon 04 Anna Morinda-Fritz Akhmad Nuzir mendapat 27.022 suara atau 27,77 persen. Sedangkan paslon 03 Ampian Bustami-Rudy Santoso meraup 22.819 atau 23.45 persen. Calon 02 Ahmad Mufti Salim-Saleh Chandra Pahlawan memeroleh 19.158 suara (19,69 persen).

Nurris mengatakan, pihaknya memberikan kesempatan kepada paslon yang tidak puas dengan rekapitulasi. Menurutnya, ada atau tidak ada gugatan penetapan calon terpilih menunggu BRPK Mahkamah Konstitusi. Paling lama penetapan lama lima hari setelah keputusan Mahkamah Konstitusi keluar.

"Kita berikan kesempatan kepada pasangan calon jika tidak puas dengan hasil rekapitulasi. Tujuh hari setelah penetapan pleno tingkat kota, jika tidak ada maka penetapan calon terpilih tunggu MK," ujarnya, Senin (14/12/2020).

Menurut Robi Cahyadi akademisi Universitas Lampung, berdasarkan peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah, untuk memajukan gugatan ke MK terdapat jumlah syarat nominal mata pilih. Sehingga hal itu menjadi syarat, apabila mata pilih lebih banyak maka  syarat selisihnya lebih besar dibanding mata pilih yang sedikit sesuai dengan UU.

Namun  gugatan juga bisa dilayangkan jika terjadi beberapa hal temuan. Seperti  ketidaknetralan penyelenggara. “Misal KPU  tidak netral atau terjadi praktik politik uang atau sebuah kesalahan yang tidak diprediksi. Itu bisa dilaporkan jadi bahan gugatan. Jadi tidak hanya selisih suara,” ujarnya.

Menurut Robi. kemenangan Wahdi-Qomaru menjadi tamparan bagi partai politik jika calon perseorangan bisa memenangkan Pilkada. Artinya, masyarakat pemilih tidak percaya dengan calon yang diusung partai politik. Alasan lainnya, bisa jadi program atau visi misi yang ditawarkan lebih nyata dibanding kandidat partai politik.

“Kampanye yang dia (Wahdi-Qomaru) lakukan itu memberikan konsultasi dan pengecekan gratis untuk ibu hamil. Artinya program yang dilakukan lebih kena di masyarakat. Jadi pemilih di Kota Metro itu lebih merespons modal kampanye yang dilakukan oleh paslon independen ini,” paparnya.

Menurut Robi, kemenangan pasangan itu menjadi sejarah tersendiri bagi Lampung lantaran ada calon independen berhasil menang. Selain itu dari hasil penelitian Robi yang sudah dilakukan selama 15 tahun, hanya segelintir kecil saja partai politik yang menjadi penyokong suara.

“Sebagian besar partai politik untuk Pilkada itu hanya sebagai kendaraan politik yang mengantarkan kandidat untuk mendaftar ke KPU. Selebihnya kemenangan calon itu lebih ditentukan oleh tim sukses yang dibentuk oleh calon. Partai politik itu tidak berpengaruh  apa-apa,” jelasnya.